Fraksi PKB Minta Pemerintah Lindungi Tanah Korban Bencana dari Para Mafia

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada sekadar menyuarakan potensi penyerobotan tanah milik warga korban banjir bandang di Sumatera.

Desakan ini disampaikan Rivqy guna menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang sebelumnya menyebut bahwa “pasti ada mafia tanah” di lahan sawah warga yang kini terendam banjir bandang.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bawaslu Jadi Badan Ajudikasi, Bagja: Usulan Tidak Tepat

8 Akbar Budi

Karena itu, Rivqy menegaskan perlunya langkah konkret, pengawasan ketat, dan tindakan tegas terhadap setiap praktik mafia tanah yang memanfaatkan situasi bencana.

“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan. Ini bahaya sekali kalau informasi bergulir begitu bebas tanpa dibarengi komitmen menjaga tanah warga,” tegas Rivqy dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).

Menurut Rivqy, pernyataan Menteri ATR/BPN harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan hanya menjadi alarm yang kemudian dibiarkan tanpa kontrol.

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi XI Usulkan Relaksasi Kredit bagi UMKM Terdampak Bencana di Sumatera

7 Dhanis Iswara

“Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, maka pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat, bukan malah sebaliknya bersama mafia,” ujar Anggota Komisi VI DPR itu.

Lebih lanjut, Rivqy juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga negara dalam mendorong BUMN, Perhutani, dan badan-badan milik negara lainnya untuk turun tangan melindungi hak tanah warga yang terdampak banjir bandang.

Dalam situasi darurat seperti ini, ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari musibah warga.

“Kita butuh negara hadir penuh. Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” tutupnya.