Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Ganggu Penegakan Hukum

JAKARTA, todaynews.id – Komisi III DPR berharap efisiensi anggaran tidak menganggu proses penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI, Stevano Rizky Adranacus, meminta seluruh aparatur penegak hukum lebih cermat dalam menerapkan efisiensi anggaran di lembaganya masing-masing.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Efisiensi Anggaran Rp900 Miliar, KPU Gelar Semua Kegiatan di Kantor 

110 Gibran Negus

Jangan sampai efisiensi anggaran menghambat kerja-kerja penegakan hukum.

“Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi,” ujar Stevano dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh mitra kerja Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (12/2/2024).

Politikus PDIP itu mengaku, mendukung penuh soal kebijakan Presiden Prabowo yang meminta seluruh kementerian dan lembaga agar melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Mobil Nan Mewah Milik Kepala Daerah Terparkir di Monas

166 Gibran Negus

“Kami dari fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Stevano.

Di sisi lain, Stevano menilai, bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan pemerintah Indonesia. Tetapi negara lainnya juga melakukan hal yang sama seperti Vietnam.

“Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara super power seperti Amerika misalnya, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” beber Stevano.

Stevano mengingatkan komitmen Presiden Prabowo yang ingin serius memperbaikan penegakan hukum di Indonesia.

“Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi. Saya dan rekan-rekan saya di komisi III sangat senang bahwa Bapak Presiden memiliki konsen betul terhadap penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Stevano menambahkan, soal proses penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas utama di tengah kepercayaan masyarakat yang berangsur menurun ke sejumlah lembaga penegak hukum.

“Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,” tutup Stevano. (GIB)

55 Total Count