x

DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket untuk Pemakzulan Bupati Sudewo

waktu baca 2 menit
Rabu, 13 Agu 2025 16:32 562

TODAYNEWS.ID — DPRD Kabupaten Pati resmi menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan ini diambil setelah rapat paripurna yang berlangsung di tengah situasi politik memanas.

Pada pukul 13.00 WIB, perwakilan massa berhasil memasuki gedung DPRD. Desakan mereka agar wakil rakyat mengambil langkah tegas akhirnya direspons dengan keputusan membentuk pansus.

Ketua Fraksi PKS, Narso, mengungkap alasan mendasar dari usulan ini. “Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto, menilai Bupati Sudewo telah melanggar janji sumpah jabatan. Ia juga menyebut kebijakan bupati memicu kegaduhan di masyarakat.

Dari Fraksi Gerindra, Yeti mengusulkan penggunaan hak angket untuk memastikan pemerintahan transparan. Menurutnya, langkah ini penting demi menjaga kondusivitas Pati Bumi Mina Tani.

Fraksi PKB melalui Mahdun juga menilai bupati tidak berpihak kepada rakyat. Ia menyoroti kebijakan kenaikan PBB-P2 yang sempat membuat gaduh meski akhirnya dibatalkan.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, memimpin jalannya rapat paripurna. Ia mengetok palu sebagai tanda resmi dimulainya proses hak angket.

“Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” jelas Ali.

Pernyataan Ali langsung disambut riuh tanda setuju dari peserta sidang. Keputusan ini menjadi awal proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran oleh bupati.

Pemakzulan Bupati Sudewo menjadi isu panas setelah protes warga semakin sering terjadi. Aksi massa bahkan sempat menjebol gerbang Pendopo sambil menuntut bupati turun dari jabatannya.

DPRD menegaskan bahwa pembentukan pansus hak angket adalah langkah konstitusional. Prosesnya akan mencakup pemanggilan pihak terkait, pengumpulan bukti, dan penyusunan rekomendasi.

Hasil pansus bisa berujung pada pemakzulan jika ditemukan pelanggaran serius. Mekanisme ini diyakini mampu memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sudewo belum memberikan tanggapan resmi. Publik kini menantikan jalannya proses politik yang akan menentukan nasib kepemimpinannya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA