DPRD Jabar Berharap Anggaran Pendidikan Tidak Dipangkas

BANDUNG, todaynews.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar berharap efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Jabar tidak menyasar ke sektor pendidikan.

Pimpinan Banggar DPRD Jabar, Ono Surono bahkan akan terus mewanti-wanti. Menurutnya, efisiensi seharusnya tidak menyasar pada sektor pelayanan publik dan program-program kerakyatan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Mbak Ita Pamit

461 Yunita

“Sehingga apa yang terjadi di pemerintah pusat tidak akan terjadi di Jabar,” ujar Ono, Rabu (19/2/2025).

Namun Ono setuju dengan adanya efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar sesuai dengan Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Akan tetapi, lanjutnya, efisiensi tidak memangkas program-program prioritas pemerintah daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Mbak Ita Pamit

461 Yunita

“Jangan sampai implementasi Inpres nomor 1 tahun 2025 mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan. Apalagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik,” tuturnya.

Implementasi Inpres nomor 1 tahun 2025 ini juga, dikatakan Ono jangan sampai memangkas pos anggaran untuk sektor pendidikan. Seperti halnya untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) di Jabar, program pengentasan kemiskinan sampai bantuan sosial.

“Justru untuk pos anggaran pendidikan, pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan program-program prioritas untuk masyarakat seharusnya mendapatkan tambahan anggaran dari hasil efisiensi tersebut,” tegasnya.

Diketahui, efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar bidang pendidikan mendapatkan kritikan tajam. Bahkan ramai diperbincangkan di media sosial.

Setidaknya sejak pekan lalu, jagat dunia maya gencar dengan tagar yang menyerukan kondisi darurat pendidikan Indonesia terkait pemangkasan anggaran pendidikan ini.(Mohammad)

Foto : Pimpinan Banggar DPRD Jabar, Ono Surono. (Foto : dprd.jabarprov.go.id)