DPR Tekankan Program Sumur Minyak Rakyat tak Boleh Mengulangi Kesalahan Seperti Pengelolaan MBG

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menyoroti langkah Kementerian ESDM yang akan mengumumkan daftar pengelola Sumur Minyak Rakyat pada Desember 2025.

Menurutnya program ini berpotensi memberi manfaat besar bagi masyarakat, namun berisiko mengalami kekacauan pelaksanaan jika tidak disiapkan dengan matang sejak awal.

Baca Juga

3 jam  lalu

Legislator Soroti Realisasi Belanja Negara Masih Belum Optimal

3 Dhanis Iswara

Ia menegaskan bahwa pengalaman dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu menjadi pelajaran serius bagi pemerintah.

Pasalnya, program Sumur Minyak Rakyat memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding MBG, baik dari sisi teknologi eksploitasi migas, kebutuhan permodalan, risiko keselamatan kerja, hingga dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkannya.

Karena itu, legislator Fraksi PKS ini menekankan agar program ini tidak boleh dijalankan dengan pola ‘berdandan sambil berlari’.

Baca Juga

6 jam  lalu

DKPP Sampaikan Draft Usulan RUU Pemilu ke BK DPR

5 Dhanis Iswara

“Salah sedikit saja, dampaknya tidak seperti MBG yang berkutat pada masalah kualitas makanan dan gizinya saja. Di hulu migas, kesalahan perhitungan bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, hingga kehilangan nyawa,” kata Ateng, Sabtu (22/11/2025).

Ia juga menyoroti rencana pelibatan BUMD, Koperasi Desa Merah Putih, dan pelaku UMKM dalam pengelolaan sumur minyak rakyat sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 14/2025.

Ateng menilai ini langkah positif, namun mengingatkan bahwa aktor-aktor tersebut selama ini tidak memiliki pengalaman yang banyak dalam bisnis migas.

“Justru karena keterlibatan pihak tersebut, Juknis dan Juklak harus matang, komprehensif, rigid, dan sepenuhnya menutup celah bagi pencari rente. Jangan biarkan program mulia ini dibajak oleh kepentingan ekonomi sesaat,” tegasnya.

Meski demikian, Ateng tetap mengapresiasi kebijakan pemerintah yang membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengelola sebagaimana amanat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Namun, ia meminta bahwa program sebesar ini tidak boleh mengabaikan standardisasi migas yang ketat, mulai dari keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, hingga mekanisme pengawasan.

“Tanpa fondasi regulasi yang kuat, dampak negatif yang muncul bisa sangat masif. Biaya lingkungan, sosial, hingga keamanan bisa jauh lebih besar daripada manfaat program itu sendiri,” pungkasnya.