DPR Respons soal Penobatan Indonesia Jadi Negara Tertinggi Kedua Paling Rentan Penipuan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyoroti laporan Global Fraud Index 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat kedua paling rentan terhadap praktik penipuan secara global.

Menurutnya indeks yang dirilis oleh Sumsub, perusahaan teknologi perangkat lunak asal Inggris itu semakin menguatkan fakta di lapangan terkait maraknya kasus penipuan online atau scamming yang menimpa masyarakat Indonesia.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Momen Terbaik Timnas Futsal Kalahkan Korsel

134 Today News Indonesia

“Indeks ini mengonfirmasi realitas yang terjadi. Kita melihat semakin banyak masyarakat menjadi korban penipuan online, baik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. Dampaknya tidak kecil, karena kerugian yang dialami korban sangat besar,” ujar Oleh Soleh, Rabu (4/2/2026).

Sebagai informasi, menurut Global Fraud Index 2025, Indonesia mencatat skor 6,53 poin. Dengan nilai tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-111 dari total 112 negara yang diteliti, atau berada di posisi kedua paling rentan terhadap penipuan di dunia.

Sedangkan negara yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dari Indonesia adalah Pakistan, dengan skor mencapai 7,48 poin.

Baca Juga

5 hari  lalu

Prabowo Panggil Ara ke Hambalang Bahas Progres Pembangunan 141 Ribu Unit Rumah Subsidi

100 Dhanis Iswara

Tingginya angka kerentanan Indonesia terhadap penipuan digital kata Oleh Soleh, menunjukkan perlu adanya langkah yang lebih serius dan terkoordinasi dari pemerintah dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menangani persoalan ini secara komprehensif.

Oleh Soleh juga meminta sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga instansi terkait lainnya, untuk duduk bersama dan membahas strategi penanganan penipuan digital.

“Seluruh stakeholder harus duduk satu meja. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu ada road map atau peta jalan yang jelas dan terukur dalam menangani kasus penipuan yang semakin marak,” tegasnya.

Selain itu, Politikus PKB ini juga mendorong pemerintah agar segera merealisasikan pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Perlindungan data pribadi adalah kunci dalam mencegah penipuan digital. Tanpa BPDP yang kuat dan berfungsi optimal, upaya pencegahan akan selalu tertinggal dari modus kejahatan yang terus berkembang,” pungkasnya.