DPR Pastikan Tindaklanjuti Putusan MK Perintahkan Pendidikan SD dan SMP Gratis 

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menegaskan pihaknya bakal segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal  pendidikan sekolah dasar dan menengah gratis untuk dimasukan dalam regulasi skala nasional.

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Esti itu mengatakan tindaklanjut putusan MK itu harus dilakukan lantaran bersifat final dan mengikat untuk segera diatur dalam regulasi peraturan undang- undang.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Pemberian Dana ke Parpol Melalui APBN Harus Dilihat dari Fiskal Negara

69 Akbar Budi

Esti mengaku, seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI saat ini juga sedang mempelajari lebih lanjut terkait seluruh keputusan MK itu agar proses pelaksanaanya diharapkan dapat diselaraskan dengan pengalokasian anggaran.

“Hari ini kita harus berpikir serius dan mulai menerjemahkan putusan MK. Pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, harus gratis, tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga swasta. Ini adalah keputusan final,” kata My Esti usai kunjungan kerja Komisi X di Denpasar, Bali, dalam keterangan tertulis Jumat (30/5/2025).

Tidak hanya angaran, menurut Esti regulasi yang baru nantinya juga harus mengatur tentang koridor standar pendidikan nasional di seluruh jenis satuan pendidikan baik di sekolah negeri, swasta maupun madrasah.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Komisi II Sebut Tak Ada Urgensi Khusus Penambahan Usia Pensiun ASN

84 Gibran Negus

Hesti menilai tindaklanjut putusan MK itu akan di dorong oleh Komisi X DPR Rai lewat produk peraturan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Selain itu, Komisi X DPR juga akan membuka saran dan masukan dari seluruh pihak termasuk dalam membuat aturan turunan dengan melibatkan lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ia menambahkan, hal itu harus dilakukan dalam rangka untuk menyelaraskan keputusan MK dengan saran dan masukan dari masyarakat maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Regulasi harus segera disiapkan agar bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan. Kami harus duduk bersama dengan kementerian terkait untuk membahas skema pembiayaan yang realistis,” tutup Esti.(GIB)

81 Total Count