DPR Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Menyalahi Amanat Undang-Undang Dasar 1945

TODAYNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menyalahi amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pasalnya, dalam putusan itu dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Daerah paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Perkuat Kemitraan Strategis, Presiden Prabowo Sambangi Ibu Kota Brasill Usai Hadiri KTT BRICS 2025

38 Dhanis Iswara

“Jadi apa yang sudah dilakukan oleh MK menurut undang-undang itu menyalahi undang-undang dasar,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, bahwa semua fraksi partai politik yang ada di DPR memiliki sikap yang sama terhadap putusan tersebut.

“Terkait dengan MK semua partai politik mempunyai sikap yang sama bahwa pemilu sesuai dengan undang-undangnya adalah dilakukan selama 5 tahun,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Masuki Hari ke-11, 17 Jenazah Ditemukan

40 Afrizal Ilmi

Lebih lanjut, kata Puan seluruh partai politik pada waktunya akan menyatakan sikap, begitu juga dengan sikap DPR.

“Jadi nanti pada saatnya kami semua partai politik (menyatakan sikap, red) tentu saja sesuai dengan kewenangannya, kami (DPR) menyikapi hal tersebut sesuai dengan kewenangan kami,” pungkasnya.

18 Total Count