DPR Nilai Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM Tak Efektif

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menilai wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tak akan efektif.

Menurutnya target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pastikan Pasokan Energi di Sumbagut Aman Selama Lebaran, Kilang Pertamina Dumai Tetap Beroperasi 24 Jam

64 Akbar Budi

Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik.

Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas nonesensial,” kata Ateng pada Jumat (27/3/2026).

Baca Juga

1 hari  lalu

Pastikan Pasokan Energi di Sumbagut Aman Selama Lebaran, Kilang Pertamina Dumai Tetap Beroperasi 24 Jam

64 Akbar Budi

Ia menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal.

Menurutnya tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan.

Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.

“Aturannya bisa berubah, tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah. Di sini letak tantangannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kebijakan kerja dari rumah atau WFH telah diputuskan pemerintah dan akan segera diumumkan ke publik.

Namun, ia menegaskan pengumuman resmi tersebut tidak akan diumumkan langsung olehnya, melainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan), nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Purbaya mengatakan penerapan WFH nantinya akan diberlakukan pada hari Jumat, hari tersebut dipilih dengan mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas.

“Kalau diliburkan kan dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan paling pendek jam kerjanya, jadi loss-nya paling kecil,” ujarnya.