DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Jalur Evakuasi bagi PMI di Timur Tengah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta Pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat pelindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak.

Hal itu disampaikan Netty guna menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat antara Iran, Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kemenhaj Pantau Jemaah Umrah di Saudi

61 Akbar Budi

“Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/3/2026).

“Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan pelindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri,” tambahnya menegaskan.

Netty meminta adanya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat pelindungan terhadap PMI.

Baca Juga

6 hari  lalu

Bali Sumbang Devisa Besar, Komisi VII: Harus Diimbangi dengan Dukungan Anggaran dari Pusat

73 Dhanis Iswara

Selain itu, ia juga meminta agar perwakilan RI (KBRI/KJRI) di seluruh wilayah terdampak segera memperbarui data PMI, termasuk mereka yang berstatus nonprosedural.

“Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera,” ungkapnya.

Netty juga meminta pemerintah untuk membuka posko pengaduan 24 Jam untuk memudahkan komunikasi mengingat konflik bisa meluas sewaktu-waktu.

“Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi PMI dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu, pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi PMI yang berada di zona merah konflik,” pungkasnya.