DPR Minta KPK Lakukan Penyelidikan soal Whoosh

TODAYNEWS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta agar KPK segera melakukan penyelidikan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, tanpa harus menghentikan rencana proyek perluasan jalur kereta cepat Jakarta–Surabaya.

“KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik. Tapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik. Bayangin saja kalau kita punya kereta cepat Jakarta, Bandung, Surabaya. Banyuwangi itu akan basar sekali,” kata Said kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga

2 hari  lalu

Hadiri Jakarta Fashion Week 2026, Gubernur Pramono Dorong Fashion Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif

7 Azis Arriadh

Said menjelaskan bahwa sejak awal, rencana pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya sudah menjadi rekomendasi Banggar DPR sejak 2017.

“Dan mungkin itu yang lebih visibel daripada hanya berhenti di Bandung. Kalau banggar awal bukan di Bandung, awal memang Jakarta-Surabaya. Itu rekomendasi banggar tetap ada di tahun 2017,” ungkapnya.

Said mengungkapkan, bahwa proyek Kereta Cepat merupakan kerja sama business to business (B2B) yang Kini telah diambil alih oleh pemerintah, sehingga risiko dan kewajiban utangnya ikut menjadi tanggungan negara.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Sekda Kota Bandung Perintahkan ASN Penuhi Panggilan Kejari

7 Asep Awaludin

“Duduk soalnya kan begini ya. Whoosh ini awalnya bussines to bussines. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60%, 40% China,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perubahan skema pembiayaan membuat risiko dan utang proyek tersebut kini menjadi tanggungan bersama, termasuk potensi beban terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Kemudian berbagi renteng tentu dari sisi modal dan risiko utangnya. Maka APBN yang menanggung. Namun ketika badan usaha milik negara itu tidak lagi dibendahara umum negara. Tidak lagi di dalam kekuasaan Kementerian Keuangan. Dia berdiri sendiri Danantara,” jelasnya.

“Dan dari federnya masuknya ke Danantara. Sesungguhnya make sense saja, wajar saja, dan menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability-nya. Termasuk hutangnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Said memastikan kondisi fiskal Indonesia masih relatif baik untuk menanggung beban utang proyek besar di tengah program-program prioritas lainnya.

“Ini bukan soal sanggup, tidak sanggup. Karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian, ya cadangan saja. Cadangan anggarannya ada. DBA pun ada. Tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor real. Agar prioritasnya tetap terus meningkat,” pungkasnya.