Laporan: Akbar Budi Prasetia
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim soroti kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di BNI Cabang Jember. Foto: Emedia DPR TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pergantian Direktur Utama PT Garuda Indonesia menjadi momentum pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan, termasuk mengevaluasi kebijakan bagasi yang dinilai membebani penumpang.
Untuk diketahui, Thomas Sugiarto Oentoro resmi ditetapkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia menggantikan Glenny H. Kairupan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (8/10/2026).
Rivqy menilai direksi baru memiliki pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Terlebih, Garuda masih mencatatkan kerugian sebesar 113 juta dolar AS atau sekitar Rp2,03 triliun pada semester I 2026.
Pada periode yang sama, beban avtur meningkat 43,6 persen secara tahunan menjadi 677,6 juta dolar AS. Sementara itu, porsi biaya avtur terhadap pendapatan naik dari 30,5 persen menjadi 37,7 persen.
“Pergantian dirut harus diikuti pembenahan manajemen secara nyata. Garuda membutuhkan tata kelola yang profesional, efisiensi yang terukur, dan pelayanan yang semakin baik,” kata Rivqy di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Politikus PKB itu juga meminta manajemen baru meninjau ulang aturan bagasi. Ia menyoroti keluhan penumpang yang harus menggabungkan dua hingga tiga koli menjadi satu agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya kembali menyuarakan agar Garuda meninjau ulang kebijakan terkait bagasi. Tentu ini sangat membebani penumpang. Menurut saya, inilah yang disebut ‘bersatu kita teguh, bercerai bayar bagasi tambahan’,” tegasnya.
Menurut Rivqy, kebijakan komersial maskapai tidak boleh hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga harus mempertimbangkan kenyamanan dan kepentingan konsumen. Efisiensi operasional, kata dia, jangan sampai justru menambah beban penumpang.
“Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai penumpang justru menjadi pihak yang menanggung beban dari kebijakan perusahaan. Garuda harus mampu mencari formula bisnis yang sehat sekaligus memberikan pelayanan yang wajar dan kompetitif bagi masyarakat,” ujarnya.
Rivqy berharap direksi baru menetapkan target kinerja yang jelas dan memastikan pembenahan perusahaan berdampak langsung terhadap pelayanan serta kepercayaan publik.
“Ukuran keberhasilan direksi baru bukan hanya perbaikan angka-angka keuangan, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas pelayanan kepada penumpang,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh