DPR: Harga Minyak Naik Sebesar US$ 1 per Barel Saja Potensi Menambah Beban Negara

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, mengatakan bahwa situask dunia saat ini tengah memasuki fase krisis energi paling serius sejak dekade 1970-an setelah eskalasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika-Israel semakin meningkat.

Ateng menilai ancaman krisis tersebut bukan sekadar isu global, tetapi memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Baca Juga

31 menit  lalu

Jaga Industri Penerbangan di Tengah Dinamika Global, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Kolaborasi dengan Maskapai

9 Dhanis Iswara

“Ini bukan situasi biasa. Jika Selat Hormuz terganggu, dampaknya akan langsung terasa ke seluruh dunia, termasuk Indonesia,” kata Ateng pada Jumat (3/4/2026).

Menurut Ateng, harga minyak dunia potensi melonjak hingga US$ 200 per barel, mengingat 20% konsumsi minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap harinya, sementara kapasitas cadangan produksi global saat ini sangat terbatas.

Adapun Kondisi ini membuat pasar energi menjadi sangat sensitif terhadap gangguan sekecil apa pun.

Baca Juga

5 hari  lalu

Iran Beri Izin 2 Kapal Tangker Pertamina Lintasi Selat Hormuz

79 Dhanis Iswara

Di sisi fiskal, Ateng mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak akan memberikan tekanan besar terhadap APBN 2026.

“Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel berpotensi menambah beban negara hingga Rp 10,3 triliun, sementara tambahan penerimaan hanya sekitar Rp 3,5 triliun,” ungkapnya.

“Artinya, ada defisit bersih yang cukup besar setiap kali harga minyak naik. Ini harus diantisipasi dengan serius,” tambahnya menegaskan.

Ia menambahkan, jika harga minyak benar-benar mencapai US$ 200 per barel, sementara asumsi APBN masih berada di level US$ 70, maka tekanan terhadap defisit anggaran berpotensi melonjak jauh di atas batas aman.

Untuk itu, Ateng mendorong pemerintah untuk menyiapkan skenario darurat, termasuk kemungkinan penerbitan Perpu guna menjaga stabilitas fiskal.

“Di tengah ancaman krisis, ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan reformasi besar dalam kebijakan energi, khususnya di sektor migas,” pungkasnya.