DPR Dukung Langkah Presiden Tegakkan Hukum untuk Lindungi Kekayaan Negara

TODAYNEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menegakkan keadilan dalam setiap pelanggaran hukum, khususnya masalah korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga

3 hari  lalu

Militer Israel Bunuh 5 Jurnalis di Jalur Gaza, DPR: Ini Upaya Membungkam Kebenaran

67 Dhanis Iswara

“Ya tentu saja kami sangat optimis dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden Prabowo, kami siap mendukung, dan bagaimana semuanya itu bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Puan.

Kata Puan, penegakkan hukum tanpa pandang buluh untuk melindungi kekayaan negara dan membangun sistem ekonomi kerakyatan yang baik harus mendapat dukungan penuh.

“Bahwa penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 (UUD 1945) dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Begini Kata PKS soal Singgungan Prabowo Ada Pihak yang Ngebet Masuk Kabinet

53 Dhanis Iswara

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, mengatakan perlunya pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga negara untuk mengawasi pengelolaan keuangan agar berjalan secara transparan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahuna MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya untuk mencegah perilaku korup dalam suatu lembaga atau instansi negara diperlukan pengawasan yang ketat terkait penggunaan anggaran.

“Bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan bahwa masalah korupsi menjadi masalah besar di dalam pemerintahannya, terutama di institusi pemerintahan dan BUMN hingga BUMD.

“Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita,” ungkap Prabowo.

Menurutnya fakta ini tak bisa dihindarkan apalagi untuk ditutup-tutupi dari publik. “Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ucapnya.

Prabowo mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu, ia mengungkap masalah dan tantangan terbesar pemerintahannya hari ini adalah terkait masalah korupsi.

“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif. Saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintah kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia,” pungkasnya.

13 Total Count