DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Masuknya 250 Ton Beras Ilegal dari Thailand ke Indonesia

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah, menyoroti masuknya 250 ton beras ilegal asal Thailand ke Indonesia melalui Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh.

Rina menegaskan temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Azis Subekti Ungkap Alasan Budi Arie Ditolak Gabung Gerindra: Ada soal Sensitif

12 Dhanis Iswara

“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo yang menutup impor beras,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sebab itu, Ia mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan terorganisir.

Poltikus PKB ini pun meminta pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan secara transparan dan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Baca Juga

1 hari  lalu

BMKG Hadirkan 46 Pakar Dunia untuk Bahas Strategi Pengurangan Risiko Bencana Lewat Riset

3 Dhanis Iswara

“Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebijakan nasional. Jika sudah diketahui siapa dalangnya, kenakan sanksi tegas tanpa kompromi,” tegas Rina.

Lebih lanjut, Rina menilai masuknya ratusan ton beras ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan sehingga membuka celah bagi penyelundupan. Rina meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh agar praktik serupa tidak berulang.

“Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang tampaknya sudah lama dimanfaatkan. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” katanya.

Rina juga menyebut jumlah 250 ton menunjukkan adanya dugaan jaringan terorganisir. Menurutnya, skala sebesar itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan logistik yang kuat.

“Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar, bukan hanya menangkap pelaku lapangan,” pungkasnya.

Untuk itu, Rina mengingatkan bahwa masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani lokal karena beras impor biasanya dijual lebih murah.

“Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” tegas Rina.