DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Dugaan Dapur Fiktif dalam Program MBG

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna, menekankan perlunya langkah tegas untuk mencegah praktik-praktik mencari rente (rent seeker) ekonomi dalam program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Ateng, laporan adanya dapur fiktif dan dugaan “jual-beli titik” harus diselesaikan dengan pengetatan syarat pendaftaran.

Baca Juga

9 jam  lalu

Dorong RUU Penyediaan Air Minum Masuk Prolegnas 2026, Ahmad Irawan Soroti Kebutuhan Air Bersih Layak Konsumsi

5 Dhanis Iswara

“Program ini tidak boleh jadi ajang spekulasi. Yayasan atau pihak yang mendaftar harus menunjukkan bukti kecukupan saldo di rekening mereka, minimal cukup untuk membangun dapur yang dibangun. Kalau tidak mampu, jangan diberi izin,” tegas Ateng, pada Jumat (19/9/2025).

Ateng mendorong agar memberikan sanksi tegas bagi yayasan spekulan. Tidak cukup hanya pencabutan izin, tetapi juga blacklist permanen, sehingga yayasan tersebut tidak bisa lagi mengikuti program MBG di masa depan.

“Kalau ada yayasan yang niatnya hanya menguasai titik lalu menjualnya kembali, itu jelas merugikan negara dan anak-anak kita. BGN harus tegas: blacklist, hentikan pembangunan, dan jangan beri ruang lagi,” ujarnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

DKPP Vonis Koordinator Sekretariat Bawaslu Empat Lawang Tidak Layak Menjadi Penyelenggara Pemilu

4 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Ateng menekankan pentingnya transparansi data dan pengawasan publik. BGN diminta membuka daftar lokasi, status pembangunan, dan jadwal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk umum.

“Setiap rupiah anggaran harus terkonversi menjadi makanan bergizi yang benar-benar dikonsumsi anak-anak Indonesia. Akuntabilitas harus setara dengan besarnya anggaran,” tegas legislator Dapil Jawa Barat IX itu.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, juga menyoroti adanya 5.000 titik dapur fiktif pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG. Adapun temuan mencengangkan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada, Senin (15/9).

Temuan ini disebut muncul ketika BGN melakukan pemulihan pada sistemnya. Hasilnya, ada 5.000 unit dapur MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.

“Angka ini memicu dugaan adanya ‘dapur fiktif’, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” kata Nurhadi, Rabu (17/9).

Sebagai informasi, MBG yang menjadi program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah terindikasi fiktif meski tercatat di sistem, seperti di Desa Nanggerang, Cililin, Kabupaten Bandung Barat.

Beberapa proyek pembangunan SPPG diduga hanya dilakukan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat.

Bahkan sejumlah yayasan dan perusahaan terindikasi berlomba-lomba membangun dapur MBG demi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN), namun tidak semua proyek berjalan sesuai rencana.

Untuk itu, Nurhadi mengungkapkan, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI kemarin, BGN mengungkap bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan, di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” pungkasnya.

6 Total Count