DPR Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Emas Ilegal Usai Tewasnya 19 Pekerja di Bogor dan Jambi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano, mendesak pemerintah untuk segera menutup dan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan emas ilegal di Indonesia.

Desakan itu Ia sampaikan usai tragedi tewasnya 19 penambang emas di Bogor, Jawa Barat dan Sarolangun, Jambi dalam sepekan terakhir.

Baca Juga

4 hari  lalu

Mensesneg Ungkap Alasan Perpres Ojol Belum Diterbitkan: Belum Ada Titik Temu

98 Dhanis Iswara

Untuk diketahui 11 orang penambang emas tewas di kawasan tambang emas Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor karena menghirup karbonmonoksida di lubang penambangan. Sedangkan tragedi maut di Sorolangun terjadi karena longsornya tebing tambang yang menimbun para pekerja di bawahnya.

“Kami sangat prihatin atas tragedi ini. Ini bukan kejadian pertama, dan jika negara terus abai, kejadian serupa akan terus terulang. Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran. Tambang-tambang ilegal ini harus segera ditutup,” tegas Rico Alviano di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Rico menilai, berulangnya tragedi di lokasi tambang liar merupakan bukti nyata lemahnya pengawasan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap praktik yang mengancam nyawa dan merusak ekosistem lingkungan tersebut.

Baca Juga

5 hari  lalu

Daftar Identitas Penumpang Pesawat ATR 42-500 yang Hilang Kontak di Maros

148 Afrizal Ilmi

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia. Kami paham bahwa para pekerja ini harus bekerja memenuhi nafkah, karena itu negara harus hadir untuk memastikan keselamatan mereka,”ujarnya.

Legislator Fraksi PKB ini menyoroti ketiadaan standar keselamatan dan perlindungan sosial bagi para pekerja tambang ilegal.

Menurutnya, aktivitas tersebut merupakan praktik yang tidak manusiawi karena memaksa masyarakat bertaruh nyawa tanpa jaminan keamanan kerja sedikit pun.

Selain aspek kemanusiaan, Rico menekankan bahwa penambangan liar telah merugikan keuangan negara secara signifikan.

Aktivitas tersebut tidak memberikan kontribusi berupa pajak, royalti, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun justru meninggalkan beban kerusakan lingkungan yang besar bagi masyarakat.

“Negara dirugikan karena tidak ada pajak yang masuk, sementara kerusakan lingkungan dan risiko sosial ditanggung masyarakat. Ini jelas kejahatan ekonomi sekaligus kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.

Terkait proses hukum, Rico mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang mengoperasikan tambang ilegal di Sarolangun tersebut.

Untuk itu, Ia meminta penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga menyentuh aktor utama di balik operasional tambang.