DPR Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Listrik dan BBM di Wilayah Bencana Sumatera

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menyoroti terhambatnya pasokan listrik dan distribusi BBM di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Akibat gangguan energi ini, banyak terjadi antrean panjang di SPBU, hingga munculnya praktik penjualan BBM dengan harga yang melampaui batas kewajaran.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan dari Kemendagri

7 Azis Arriadh

Atas kondisi tersebut, Ateng menegaskan bahwa bencana di Sumatera menuntut respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, terutama untuk memastikan ketersediaan energi bagi warga, relawan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya.

“Listrik padam berhari-hari dan distribusi BBM yang tersendat bukan sekadar masalah teknis. Ini mencakup keselamatan warga dan kelancaran penanganan darurat. Pemerintah tidak boleh lambat merespons situasi seperti ini,” kata Ateng di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025).

Di lapangan, sejumlah SPBU tidak dapat beroperasi karena gangguan listrik, membuat pasokan BBM semakin terkendala ketika pasokan baru masuk.

Baca Juga

3 hari  lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta DJKA

10 Afrizal Ilmi

Di beberapa daerah, warga melakukan pembelian panik, sementara ditemukan oknum yang menjual Pertalite hingga Rp30.000,- per liter. Ateng menilai praktik tersebut harus dihentikan.

“Momentum bencana tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dan aparat harus hadir memastikan distribusi berjalan dengan tertib, sekaligus menindak tegas penjualan BBM di atas harga resmi,” ujarnya.

Politikus PKS itu mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Pertamina, dan aparat di lapangan untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik serta membuka akses distribusi di titik-titik yang terlindungi.

Ia juga menekankan pentingnya relaksasi pembelian BBM dan LPG bersubsidi di wilayah terdampak, termasuk pelonggaran mekanisme barcode dan pengoperasian SPBU secara maksimal, namun tetap disertai pengawasan yang ketat agar distribusi tepat sasaran.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah birokrasi yang lincah. Dalam situasi bencana, keselamatan dan kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas utama, bukan justru terhambat oleh prosedur yang memperlambat penanganan,” tegasnya.

Ateng memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal percepatan pemulihan energi dan memastikan distribusi BBM benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami siap mendukung seluruh langkah percepatan yang diperlukan. Negara harus hadir penuh untuk rakyat yang sedang mengalami musibah,” tutupnya.