DPR Desak Pemerintah Antisipasi Penyebaran Kasus Super Flu di Indonesia

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mendesak pemerintah segera melakukan tindakan terkait temuan kasus super flu di Indonesia untuk mengantisipasi tingkat penyebarannya.

“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Edy mengutip Sabtu (4/4/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Pemerintah Dorong Industri Esports, Berpotensi Besar Naik ke Level Global

69 Azis Arriadh

Sebagai Informasi, super flu yang ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, merupakan salah satu varian virus influenza dengan daya penularan lebih agresif dibandingkan flu biasa yang telah menyebar di berbagai negara.

Edy memandang kasus super flu tidak bisa dipandang semata hanya soal medis, sebab berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan.

Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna melindungi kelompok rentan, seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit bawaan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Di Tengah Ancaman Krisis Global, Pengamat Sarankan Program MBG Dihentikan

109 Dhanis Iswara

Karena itu, ia menilai anggaran harus lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan surveilans penyakit, bukan hanya respons ketika kasus sudah meningkat.

“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujar Edy.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengeluarkan dan memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Edy juga mengingatkan agar komunikasi pemerintah berkenan protokol kesehatan harus memiliki memiliki panduan yang seragam dalam menghadapi peningkatan kasus influenza.

Pasalnya Edy mencontohkan pengalaman pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu kepanikan dan disinformasi.

“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” imbuhnya.

“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tambah Edy.

Meski begitu, Edy juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, disiplin menjaga kesehatan dan mengikuti anjuran resmi pemerintah, serta tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.