DPR Desak Menkes Kaji Ulang Rencana Dokter Umum Tangani Operasi Caesar
Caption: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Foto: Instagram @netty_heryawanTODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkaji ulang rencana pelatihan dokter umum di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar.
Meski rencana itu ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat, kata Netty, namun harus lebih dulu dipastikan apakah program tersebut dapat berjalan efektif atau tidak.
Menurut Netty, penanganan terhadap pasien yang memerlukan operasi Caesar harus memiliki disiplin ilmu bedah dan pengalaman yang mumpuni.
“Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi. Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).
“Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” sambung Netty.
Seharusnya, kata Netty, Kemenkes harus menempatkan dokter obgyn di daerah 3T dan memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah.
“Serta juga memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,” kata Netty.
Ke depannya Kemenkes harus dapat membuka peluang sebesar-besarnya pemberian beasiswa kepada calon dokter persalinan dan spesialis lainnya dengan harapan dapat ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil.
“Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,” tutup Netty.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana untuk memberikan pelatihan pelayanan kebidanan dan operasi Caesar terhadap dokter umum.
Adapun program pelatihan itu ditujukan dalam rangka untuk mengatasi masalah persalinan di daerah terluar, terpencil dan tertinggal (3T).
Menurut Budi, kegiatan pelatihan itu sangat penting dilakukan untuk mensiasati penanganan medis dan persalinan dan operasi Caesar di daerah 3T yang dapat dilakukan dokter umum.
Selain Budi mengatakan bahwa rencana itu dilakukan sebagai bentuk solusi dari pemerintah lantaran sangat minimnya jumlah dokter kandungan di daerah 3T provinsi di Indonesia.
90 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
