x

DPR Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

waktu baca 2 menit
Jumat, 19 Sep 2025 11:37 335

TODAYNEWS.ID — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Ia menegaskan kasus yang menyangkut kepentingan umat ini tidak boleh berlarut-larut.

“Kalau kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, maka KPK tidak boleh ragu. Harus segera menetapkan tersangka agar proses hukum berjalan sesuai aturan, dan publik bisa mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab,” ujar Abdullah di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, praktik korupsi dalam kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Ia menekankan, siapapun yang terlibat harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“KPK tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada yang dilindungi. Semua harus diproses secara hukum,” tegas legislator asal Jawa Tengah VI itu.

Abdullah mengingatkan KPK agar menjaga profesionalisme dan integritas dalam menangani perkara ini. Ia menilai, praktik tebang pilih hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.

“KPK punya mandat untuk memberantas korupsi tanpa kompromi. Jangan sampai publik melihat adanya intervensi atau keberpihakan dalam kasus ini,” ujarnya.

Ia juga menyebut penyelesaian perkara ini sebagai ujian besar bagi kredibilitas KPK. Apalagi kasus tersebut menyangkut langsung hak calon jamaah haji yang dirugikan.

“Kita bicara soal ibadah umat yang suci dan sakral. Jangan sampai ibadah haji umat tercoreng oleh praktik-praktik kotor seperti korupsi. Karena itu, KPK harus serius, adil, dan transparan dalam bekerja,” kata Abdullah.

Selain itu, ia menegaskan Komisi III DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyidikan. DPR ingin memastikan bahwa KPK bekerja sesuai prinsip good governance.

“Sebagai mitra kerja, Komisi III akan memastikan KPK menjalankan tugasnya dengan benar. Publik berhak tahu sejauh mana penanganan kasus ini,” ucapnya.

Abdullah juga mengajak semua pihak untuk memberi dukungan kepada KPK. Menurutnya, pemberantasan korupsi hanya bisa berhasil jika didukung seluruh elemen bangsa.

“Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu, semua pihak harus mendukung KPK,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghalangi penegakan hukum. Menurutnya, melindungi pelaku hanya akan semakin mencederai keadilan publik.

“Jangan sampai ada pihak yang mencoba melindungi pelaku dengan alasan apa pun,” pungkas Abdullah.

 

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA