x

DPR Bantah Pemberian Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Bagian dari Kesepakatan Politik

waktu baca 2 menit
Senin, 4 Agu 2025 14:11 610

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, membantah keputusan pemberian amnesti terhadap mantan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, merupakan bagian dari kesepakatan politik Pemerintah, DPR dengan partai berlambang kepala banteng itu.

“Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara (Kongres PDIP) di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dasco menjelaskan, pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi terhadap mantan menteri perdagangan RI Tom Lembong, merupakan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons aspirasi sebagian besar masyarakat.

“Ya tentunya Presiden mempunyai pertimbangan sendiri dan tentunya kita juga melihat langkah-langkah yang diambil. Itu juga mengikuti aspirasi dari juga sebagian besar masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Dasco, dirinya belum mendengar soal informasi tersebut.

“Ya saya rasa kalau masalah masuk ke pemerintahan atau tidak masuk ke pemerintahan ya itu nanti tinggal ditanyakan kepada pihak pemerintah ya. Karena hal ini saya belum dengar,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang kemudian disetujui oleh DPR RI.

Dalam Surat Presiden Nomor R42/Pres/07/2025 itu, Presiden memberikan amnesti terhadap 1.116 terpidana, termasuk Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan

Sementara pada Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025, terkait pemberian abolisi Tom Lembong, yang sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula.

Sebagai informasi, Amnesti adalah tindakan menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang.

Sedangkan, Abolisi atau penghapusan merupakan penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA