Dorong Perbaikan DPR Secara Kelembagaan, FITRA: Harus Ada Publikasi Laporan Penggunaan Anggaran Secara Rutin

TODAYNEWS.ID – Seknas FITRA menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepanjang tahun 2025 yang hanya melahirkan empat produk undang-undang. Menurutnya hal itu tak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan negara kepada wakil rakyat di Senayan.

Menanggapi itu, Peneliti Seknas FITRA Bernard Allvitro, meminta agar setiap anggaran yang diperuntukkan kepada DPR agar ditinjau ulang sesuai kinerja yang telah dicapai.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kasus OTT Wamenaker Jadi Pelajaran bagi Penyelenggara Negara

62 Akbar Budi

“Meninjau ulang peningkatan Anggaran DPR RI. Anggaran DPR harus berbasis kebutuhan riil dan kinerja terukur, bukan sekadar tambahan kursi,” kata Bernard dalam Zoom Media Briefing Bertajuk Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusi dan Kemewahan Personal, Minggu (24/8/2024).

Selain itu, FITRA kata Bernard, juga meminta untuk dihentikan penambahan fasilitas-fasilitas baru kepada DPR yang hanya membebani APBN.

“Menghentikan penambahan fasilitas baru yang membebani APBN. Gaji dan tunjangan wajib dikaitkan dengan kinerja dan disiplin; hentikan belanja boros,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Fraksi PKB Siap Kawal Target Ekonomi Presiden Prabowo 2026: Harus Jadi Kenyataan untuk Rakyat

57 Dhanis Iswara

Kendati demikian, FITRA menurutnya sangat mendorong perbaikan menyeluruh kepada DPR secara kelembagaan, agar tugas-tugas legislasi memiliki kualitas yang baik sehingga tak ada lagi gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mendorong perbaikan kinerja legislasi. Legislasi harus berfokus pada kualitas, tercermin dari minimnya judicial review dan tingginya partisipasi publik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, FITRA juga mendorong akuntabilitas tunjangan reses. “KPA/Biro Umum DPR wajib menetapkan standar akuntabilitas agar belanja reses berdampak nyata, bukan formalitas,” ucapnya.

Selanjutnya, FITRA juga mendorong adanya transparansi anggaran DPR dengan melakukan laporan penggunaan anggaran secara berkala yang disampaikan kepada publik.

“DPR harus mempublikasikan laporan anggaran dan kinerja secara rutin untuk membuktikan komitmen transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas,” pungkasnya.

65 Total Count