Dorong Pemerataan Rumah Layak Huni, DPR Minta Pengurusan Bedah Rumah Dipangkas

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyederhanakan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan program bedah rumah.

Danang menilai persyaratan administratif yang terlalu kompleks berpotensi menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan tersebut.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR  

186 Akbar Budi

“Bantuan bedah rumah ini salah satu program strategis pemerintah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga realisasinya dipastikan mempermudah akses masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan,” kata Danang dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/9/2026).

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra itu mengatakan program bedah rumah memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan, tetapi juga kesehatan, keselamatan, dan kualitas lingkungan.

Karena itu, Danang meminta Kementerian PKP mengevaluasi mekanisme dan persyaratan penerima bantuan. Dia berharap persyaratan dibuat lebih sederhana dan transparan, namun tetap disertai proses verifikasi yang memadai.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Kemnaker: Pekerja Perlu Pahami Hak dan Kewajiban

162 Akbar Budi

“Yang penting jangan sampai masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan justru gugur hanya karena persoalan administrasi yang sulit dipenuhi,” katanya.

Selain persyaratan, Danang meminta pemerintah memperhatikan pemerataan program bedah rumah di seluruh wilayah Indonesia. Dia menilai distribusi bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Menurutnya, sejumlah indikator seperti tingkat kemiskinan, jumlah rumah tidak layak huni, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan.

“Pemerataan harus menjadi perhatian. Jangan sampai program hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah lain yang juga membutuhkan belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Danang juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa dalam memastikan data calon penerima bantuan akurat.

Dia berharap pendataan yang baik dan persyaratan yang lebih sederhana dapat membuat program bedah rumah berjalan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Harapan kami program ini semakin efektif, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah,” pungkas Danang. ***