Dorong Kajian Bobibos, DPR Ingatkan Hal Ini Agar Tak Terulang

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menanggapi ramainya pembahasan terkait rencana pengkajian Bahan Bakar Minyak alternatif Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia Bos) yang dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Teknologi berbahan dasar tanaman ini diklaim mampu menekan emisi hingga mendekati nol dan memiliki nilai oktan tinggi mendekati RON 98.

Baca Juga

3 hari  lalu

Prabowo Lakukan Kunjungan Kenegaraan Sehari ke Sydney

13 Dhanis Iswara

Ateng menilai setiap inovasi energi ramah lingkungan harus disikapi dengan serius oleh pemerintah.

Namun, Ia mengingatkan agar publik tidak kembali mengalami kejadian seperti pada masa Presiden SBY yang kala itu, pemerintah mengklaim bahwa teknologi air bisa menjadi bahan bakar, namun kemudian hilang begitu saja.

“Jangan sampai publik kembali dibingungkan dengan inovasi yang tiba-tiba muncul lalu hilang begitu saja. Pemerintah harus membuka semua kajian ilmiahnya agar tidak mengulang masa lalu,” tegas Ateng, pada Sabtu (15/11/2025).

Baca Juga

1 hari  lalu

SIM Keliling Bekasi, 14 November 2025: Mitra 10 Jatimakmur

5 Akbar Budi

Ateng juga mempertanyakan roadmap berikutnya apabila inovasi Bobibos terbukti layak dan bisa diproduksi secara massal.

Ia menilai harus ada langkah – langkah strategis, termasuk bagaimana berhadapan dengan kepentingan kelompok industri migas besar yang diantaranya disebut sebagai mafia migas.

“Kalau ini benar-benar ada dan efektif, apakah pemerintah siap menghadapi tekanan dari kelompok tersebut? Banyak inovasi BBM alternatif yang selama ini kalah bukan karena tidak layak, tapi karena ada kepentingan besar yang terancam,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politikus PKS ini meminta Kementerian ESDM agar bersikap terbuka, independen, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok kepentingan tertentu.

Ateng pun menekankan bahwa Indonesia membutuhkan terobosan energi yang benar-benar memihak rakyat, bukan hanya mempertahankan permainan monopoli kelompok.

“Kalau kajiannya valid, punya dasar ilmiah kuat, dan dapat diuji publik, maka negara wajib mengembangkan inovasi ini. Tapi kalau tidak, jangan biarkan masyarakat dibohongi lagi,” pungkasnya