Doktrin Bawang Putih Tak Bisa Swasembada, Komisi IV: Ada Mafia Rente

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping, menyoroti soal doktrin yang menyebut bahwa komoditas bawang putih tidak bisa swasembada.

Padahal, ketersediaan bawang putih hingga saat ini masih terisi 96 persen dari impor, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 4 persen.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi II Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen

71 Dhanis Iswara

“Selama ini sudah puluhan tahun kita didoktrin bahwa bawang putih kita tidak bisa swasembada. Kenapa? Karena di situ ada impor dan ada mafia rente yang meraup keuntungan triliunan rupiah dari proses impor,” kata Riyono, Jumat (6/2/2026).

“Apakah Indonesia bisa swasembada? Secara teori, hal tersebut sangat mungkin,” tambah legislator Fraksi PKS itu.

Riyono mengatakan, bahwa kebutuhan nasional akan bawang putih setiap tahunnya mencapai sekitar 700 ribu ton dengan harga berkisar Rp17.000 hingga Rp25.000 per kilogram.

Baca Juga

5 hari  lalu

Masalah Keracunan Terus Terulang, DPR Khawatir Siswa Kapok Konsumsi Menu MBG

110 Dhanis Iswara

“Artinya, setiap tahun Indonesia mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah untuk memenuhi kebutuhan bawang putih,” ujarnya.

Berangkat dari pernyataan Direktur Jenderal Hortikultura dalam kunjungan kerja spesifik bersama Komisi IV DPR di Karanganyar, Jawa Tengah baru-baru ini.

Ia menyebut bahwa swasembada bawang putih dapat dicapai dalam waktu tiga tahun, atau pada tahun 2029, dengan persiapan dimulai pada tahun 2026.

Menurut Riyono, jika ada politik anggaran dan kemauan, maka swasembada bawang putih bisa segera dilakukan.

“Untuk memenuhi kebutuhan bawang putih, kita membutuhkan sekitar 100.000 ton benih, lahan seluas 120.000 hektar, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7 triliun. Angka ini masih terjangkau untuk menghasilkan swasembada dan terhindar dari mafia serta ketergantungan pada negara asing,” papar Riyono.

Lalu mengapa swasembada tidak segera dimulai, menurutnya, inilah tantangan terberatnya. Para importir dan mafia rente terlalu lama menikmati kondisi ketergantungan ini.

“Mereka memanfaatkan isu bahwa Indonesia tidak bisa melakukan swasembada bawang putih, sehingga impor dianggap lebih mudah dan menguntungkan. Akibatnya, petani asing diuntungkan, sementara petani Indonesia hanya bisa gigit jari,” pungkasnya.

“Setelah beras, berikutnya jagung, dan juga bawang putih. Indonesia mampu. Anggaran seharusnya tersedia karena visi Presiden adalah kedaulatan pangan berbasis produksi dalam negeri, bukan impor,” tutup Riyono.