Disebut Belum Maksimal dalam Kinerja, Komisi X Salahkan Pemerintah Pusat dan Daerah

TODAYNEWS.ID – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa dalam massa keanggotaan DPR periode 2019-2024 terdapat 14 tim Panitia Kerja (Panja) yang 9 diantaranya merupakan Panja terkait pendidikan.

Hal itu disampaikan Hetifah guna menjawab tudingan soal Komisi X DPR disebut belum maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra kerja pendidikan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi VI Ingatkan Direksi-Komisaris Garuda Indonesia Jangan Hedon

8 Dhanis Iswara

“Periode lalu (2019-2024), dari 14 Panja Pengawasan, ada 9 Panja tentang pendidikan. Lebih spesifik lagi, terkait guru, ada Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN, dan juga Panja Formasi GTK PPPK. Rekomendasi panja ini sudah disampaikan kepada pemerintah pada Juli 2021 dan Juli 2022,” kata Hetifah kepada TODAYNEWS, Kamis (25/9/2025).

Hetifah yang merupakan pimpinan Komisi X dua periode itu mengatakan bahwa pihaknya telah mendesak pemerintah untuk membuat roadmadp yang jelas terkait jumlah murid hingga kebutuhan guru

“Desakan agar pemerintah memiliki peta yang jelas tentang jumlah murid, rombel, dan distribusi guru, juga ada di rekomendasi Panja Pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN,” ungkapnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Ketua DPR Pastikan Tindaklanjuti Tuntutan Buruh Soal RUU Ketenagakerjaan

6 Dhanis Iswara

Rekomendasi tersebut antara lain adalah pemerintah harus menyusun rencana induk pendidikan dan secara teknis dijabarkan dalam peta jalan penuntasan permasalahan pemenuhan kualifikasi.

“Dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan hingga pemenuhan dan ebaran guru, dan tenaga kependidikan, dengan merujuk kepada data-data terkini,” sambungnya.

Rekomendasi lainnya juga disebutkan bahwa pengangkatan GTK Honorer menjadi ASN perlu didasarkan pada peta-data jumlah guru, jumlah kebutuhan dan sebaran di setiap kab/kota dan provinsi, serta pemutakhiran data secara berkala, sehinbgga sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

“Sedangkan terkait desakan agar Komisi X untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memperhatikan kesejahteraan guru, pasti ada,” tambah Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah menjelaskan, pada Panja Pendidikan di daerah 3T dan marginal, Komisi X juga telah mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menerapkan kebijakan afirmatif guna meningkatkan kesejahteraan guru disertai jaminan infrastruktur pendukung yang memadai.

“Artinya, dorongan pembenahan data kebutuhan guru dan perhatian pada kesejahteraan guru sudah dituangkan dalam tiga Panja Komisi X DPR RI, namun eksekusi sepenuhnya ada di pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Ina Liem, menyoroti kinerja Komisi X DPR RI yang dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan terhadap para guru dan tenaga pendidik honorer yang berpenghasilan jauh dari kata layak.

Ina Liem menilai proses rekruitmen kebutuhan guru Nasional masih menjadi akar masalah yang menyabkan guru honorer di Indonesia menumpuk.

“Peran Komisi X belum optimal karena selama ini lebih banyak berhenti pada rapat kerja tanpa mendorong eksekusi pembenahan data kebutuhan guru yang jadi akar masalah,” kata Ina saat dihubungi TODAYNEWS, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya Komisi X DPR sebagai mitra kerja pemerintah yang membidangi masalah pendidikan harus dapat membuat aturan ketat terkait proses rekruitmen guru di sekolah, sehingga tak menambah angka guru honorer di Indonesia.

“Tanpa peta yang jelas tentang jumlah murid, rombel, dan distribusi guru, rekrutmen hanya menambah tumpukan honorer baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ina mengingatkan Komisi X DPR untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memerhatikan masalah kebutuhan para guru hingga kesejahteraannya.

“Komisi X seharusnya menggunakan fungsi legislasi dan pengawasannya untuk memastikan data kebutuhan guru ini dibenahi dulu secara nasional, baru bicara soal anggaran dan status kepegawaian,” ucapnya.

4 Total Count