TODAYNEWS.ID – Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Achmad Ardianto, mengungkapkan sejumlah tantangan produksi ke depan yang akan dihadapi oleh instansinya.
Hal itu disampaikan Ardianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ardianto menjelaskan, bahwa tantangan utama yang dihadapi PT Antam adalah pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib disusun setiap tahun oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.
“Kita menghadapi tantangan produksi feronikel dan juga bijih bauksit serta emas. Tantangan utamanya sebenarnya adalah adanya RKAB yang memang dibatasi sehingga kita tentu hanya bisa menambang sesuai RKAB,” ungkapnya di ruang rapat Komisi VI.
Kemudian tantangan selanjutnya kata dia, adanya Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah, sehingga membuat PT Antam lebih berhati-hati dalam hal penjualan.
“Selain itu juga adanya HPM yang membuat kita harus berhati-hati dalam penjualan,” imbuhnya.
Pasalnya kata Ardianto HPM tersebut bisa berdampak pada persediaan barang yang dimiliki atau inventori PT Antam mengalami peningkatan.
“Dan itu bisa mengakibatkan inventori kita meningkat karena kita belum bisa menjual produk di timing yang tepat,” tuturnya.
Menanggapi paparan Dirut PT Antam, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, mempertanyakan soal RKAB, apakah hal itu diberlakukan hanya kepada PT Antam atau kepada seluruh perusahaan nikel, termasuk milik China.
“RKAB itu hanya Antam doang bermasalah atau yang perusahaan nikel yang punya China itu jalan tol atau gimana nasibnya?” tanya Andre.
Menjawab pertanyaan Andre, Dirut PT Antam mengatakan bahwa hal itu juga berlaku bagi seluruh perusahaan selain Antam.
“Keliatannya semua mempunyai masalah yang sama dalam hak timing Pak. Jadi bukan cuma Antam Pak, bukan cuma Antam,” jawabnya.
38 menit lalu
https://shorturl.fm/ckI1q