Dinkop UKM Kota Bandung: Tak Ada Kompensasi Uang bagi PKL Terdampak Pembangunan BRT

TODAYNEWS.ID – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Kota Bandung, Budhi Rukmana mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak akan memberikan kompensasi berupa uang bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pembangunan koridor Bus Rapid Transit (BRT).

Menurutnya, saat ini pihaknya lebih memilih skema relokasi dan fasilitas bantuan untuk para pedagang PKL.

Baca Juga

1 hari  lalu

Soroti Rentetan OTT KPK Terhadap Kepala Daerah, DPR: Ini Tamparan Keras Bagi Otonomi Daerah

70 Dhanis Iswara

“Untuk kompensasi dalam bentuk uang sepertinya tidak memungkinkan karena tidak sesuai aturan. Maka yang sedang kami pikirkan adalah skema relokasi dan fasilitasi bantuan,” ujar Budhi.

Saat ini kata dia, Pemkot Bandung sedang melakukan proses verifikasi data kewilayahan yang menjadi tahapan krusial dalam penataan PKL terdampak BRT.

Tanpa data final yang tervalidasi, Pemkot Bandung belum dapat menetapkan skema penanganan dan relokasi secara menyeluruh, terutama di kawasan Cicadas yang terdampak cukup besar.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pelaynan SIM Keliling Jakarta, 14 Januari 2026

131 Akbar Budi

Budhi juga menjelaskan penataan PKL tidak bisa dilakukan terburu-buru karena harus berbasis data resmi yang akurat.

Dia menambahkan hingga saat ini data resmi jumlah PKL terdampak masih menunggu dari Kementerian Perhubungan melalui konsultan Project Implementation Unit (PIU), Project Consultant (PC), serta konsultan Detailed Engineering Design (DED).

Data resmi jumlah PKL tersebut masih dalam proses sinkronisasi dengan pemerintah.

Budhi menyampaikan, berdasarkan hasil rapat, 15 Januari 2026 bersama konsultan DED Kementerian Perhubungan, data sementara yang diterima Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung mencatat jumlah PKL yang diperkirakan terdampak pembangunan koridor BRT mencapai 2.506 pedagang.

Meski begitu, data itu kata dia, belum final sehingga perlu verifikasi tingkat lanjutan di wilayah.

“Data ini masih harus diverifikasi oleh kewilayahan. Itu penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” kata Budhi.

Budhi menegaskan penentuan lokasi relokasi PKL juga masih dalam tahap pembahasan. Proses tersebut dilakukan secara lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Bandung.

Tim tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang memiliki peran masing-masing, mulai dari perencanaan, penataan, pemberdayaan, hingga pengawasan dan pengendalian PKL.

Budhi menegaskan seluruh proses penataan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi agar pembangunan koridor BRT tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha PKL.

Sebelumnya, sebanyak 540 pedagang yang berjualan di sepanjang kawasan Cicadas, mulai dari Cikutra hingga Wiranta mengaku resah dengan rencana proyek tersebut yang dinilai minim sosialisasi.

Koordinator PKL Wilayah 1 Cicadas, Cecep (49), mengungkapkan keresahan pedagang memuncak saat spanduk pengumuman pembangunan BRT tiba-tiba terpasang tanpa adanya pembicaraan awal dengan pihak pedagang maupun pengurus wilayah.

“Alasannya satu, karena kita belum diajak ngobrol, belum ada kejelasan. Tiba-tiba dipasang spanduk pembangunan BRT. Pedagang resah, harusnya diomong dulu minimal ke pengurusnya,” ujar Cecep. ***