Di Sidang OECD, Menteri PANRB Tegaskan Komitmen RI Perkuat Pemerintahan Terbuka

TODAYNEWS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemerintahan terbuka yang telah diterapkan di Indonesia sebagai sebuah narasi kemanusiaan.

Hal itu ditegaskan Rini dalam pidato penutupnya pada Kelompok Kerja Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tentang Pemerintahan Terbuka di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, pada Senin (6/10/2025) waktu setempat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pemkot Surabaya Perluas Program Beasiswa, 24 Ribu Mahasiswa Disokong Rp192,8 Miliar pada 2026

10 Pramitha

Rini menjelaskan, penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka tujuannya untuk mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Tujuannya sangat manusiawi, memastikan bahwa akses ke kesehatan, pendidikan, perizinan, dan perlindungan sosial adalah hak yang setara, bukan hak istimewa, bagi setiap warga negara,” ungkap Rini dalam forum tersebut.

Rini mengatakan, pemerintahan terbuka seringkali dipandang sebagai reformasi teknis prosedur dan regulasi. Namun, pada intinya, ini merupakan agenda yang sangat manusiawi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Ribuan Warga Padati Monas, Antusiasme Tinggi Hadiri Perayaan HUT ke-80 TNI

45 Afrizal Ilmi

“Hal ini terwujud dalam martabat seorang ibu yang menerima bantuan sosial tanpa hambatan birokrasi, keadilan yang dirasakan seorang petani saat melihat penggunaan dana desa, keadilan bagi warga penyandang disabilitas yang mengakses dokumen pemerintah secara daring, dan kepercayaan yang terbangun ketika warga tahu bahwa suara mereka benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” paparnya.

Menurutnya, sebagai negara aksesi OECD, Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan reformasi tata kelola dengan standar global.

Rini pun menilai pertemuan Index of Digital Trade Integration and Openness (INDIGO) OECD 2025 di Jakarta baru-baru ini menegaskan bahwa transformasi digital, inovasi, dan pemerintahan terbuka adalah jalur terintegrasi menuju kepercayaan dan demokrasi yang lebih kuat.

“Saat ini, kami sedang menyelesaikan kerangka hukum komprehensif tentang pemerintahan digital, yang tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan reformasi jangka panjang kami dalam sistem e-government, tata kelola data, integrasi layanan, dan partisipasi publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Rini, dalam era digital ini, teknologi juga memainkan peran besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, lajut Rini, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya reformasi.

“Kami saat ini sedang membangun infrastruktur publik digital Indonesia yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan sistem pembayaran digital untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien,” imbuhnya.

Untuk itu, Rini menyampaikan bahwa menghadapi tantangan saat ini tidak hanya membutuhkan komitmen kuat, tetapi juga keberanian untuk belajar dan keberanian untuk bertindak.

“Kami sangat menantikan pertukaran praktik terbaik yang berkelanjutan, memperkuat ruang publik, dan memastikan janji pemerintahan terbuka terwujud di setiap negara,” jelasnya.

4 Total Count