TODAYNEWS.ID – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai aksi demonstrasi ribuan rakyat Pati yang menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo merupakan peringatan bagi elit negara untuk tidak menentang kehendak rakyat.
Menurutnya, hal ini juga merupakan alarm bagi seluruh kepala daerah ataupun elite aparatur negara agar lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan karena rakyat bisa bergerak untuk meruntuhkan kekuasaan yang sedang berlangsung.
“Apa yang terjadi di Pati merupakan bentuk nyata dari nasib yang akan diterima elite politik yang sudah berkuasa apabila menentang kehendak rakyat. Hal ini membuktikan bahwa elite tidak bisa sewenang-wenang melanggar janjinya kepada rakyat” kata Insan (14/08/2025).
Insan menilai Bupati Pati, Sudewo telah melanggar janjinya kepada rakyat segera setelah menerima mandat kekuasaan dari rakyat setelah menaikan pajak dan retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati.
“Bupati Pati, Sudewo telah melanggar janji kampanyenya sendiri dengan menaikkan pajak PBB 250 persen,” ujarnya.
“Padahal ketika kampanye, ia dengan tegas menolak cara menaikkan PAD dengan menaikkan pajak dan retribusi karena membebani rakyat. Ini jelas pelanggaran penguasa setelah menerima mandat kekuasaan dari rakyat”, lanjut Insan.
Dalam statement-nya, Insan melanjutkan bahwa peringatan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur negara di daerah-daerah di Indonesia.
Namun, peringatan ini juga berlaku kepada aparatur negara lainnya, bahwa suara rakyat adalah sumber mandat kekuasaan yang mereka miliki.
“Kita dapat melihat bahwa masyarakat semakin sadar akan posisinya sebagai pemberi mandat kekuasaan. Apa yang terjadi di Pati ini merupakan peringatan bagi pejabat pemerintah pusat apabila mereka memberlakukan kebijakan yang menentang dan menyengsarakan masyarakat. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei) “, pungkas Insan.