Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Wakil Rakyat Hanya Sampai Oktober 2025

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi protes soal tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta per bulan.

Dasco menegaskan, anggota DPR yang dilantik pada Oktober 2024 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Revisi UU Pemda, Komisi II: Ada Tumpang Tindih Kewenangan

616 Akbar Budi

“Anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/8/2025).

Karena sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan, maka diganti dengan pendanaan untuk mengontrak rumah.

“Sehingga dipandang perlu, untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah,” kata Dasco.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Fraksi Partai Gerindra Setuju Tunjangan Wakil Rakyat Dihentikan

445 Akbar Budi

Dasco menjelaskan, anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya sebesar Rp50 juta dari bulan Oktober 2024 hingga Oktober 2025.

“Yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selasa 2024 dan sampai dengan 2029,” jelas Dasco.

Jadi, lanjut dia, setelah Okber 2025, wakil rakyat sudah lagi mendapatkan tunjangan atau pendanaan untuk mengontrak rumah.

“Anggota DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” kata dia menegaskan.

Dasco mengatakan, pendanaan untuk kontrak rumah diangsur dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Di sisi lain, belum ada ada ketersediaan anggaran.

“Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus, sehingga diangsur selama setahun, itu juga untuk kepentingan kontrak rumah anggota DPR selama 5 tahun,” kata Dasco.

“Jadi setahun, setiap bulannya Rp50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun,” ujar Dasco.

Dia memastikan, setelah November 2025, anggota DPR tidak mendapat tunjangan perumahan.

Menurutnya, isu yang berkembang di masyarakat itu ada penjelasan yang belum tersampaikan secara lengkap. Sehingga, menimbulkan polemik di masyarakat.

“Ya mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” pungkas Dasco.