Cak Imin Minta Kementerian PU Audit Infrastruktur Ponpes se-Indonesia
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Foto: Istimewa TODAYNEWS.ID – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, meminta seluruh permasalahan infrastruktur pondok pesantren (ponpes) di Indonesia selesai pada akhir tahun 2025.
“Jadi saya sudah meminta kepada pak Menteri PU audit infrastruktur pesantren-pesantren paling tidak bisa selesai pada akhir 2025,” kata Cak Imin sapaannya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi kasus seperti ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo yang menimbulkan korban jiwa dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan gedung ponpes
“Saya sampaikan cukup satu kali ini saja (musibah di Al Khoziny), jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan,” tegas Cak Imin.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Cak Imin menekankan, setiap ponpes wajib mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu sebelum membangun gedung.
“Sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan akan digratiskan. Yang penting pastikan bangunan tanpa izin disetop dulu,” pungkasnya.
Sebagai langkah konkret, Cak Imin pun akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas ini nantinya akan bekerja sama dengan lintas Kementerian untuk melakukan pengecekan dan penataan infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia.
Selain itu, Satgas tersebut juga akan memastikan bahwa setiap bangunan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.
Lebih lanjut, Satgas ini juga akan diberi mandat untuk mengejar target percepatan pembenahan infrastruktur pesantren secara menyeluruh, termasuk melakukan pembangunan kembali terhadap bangunan yang dinilai tidak layak.
“Kementerian PU nanti akan mengaudit fisik bangunan pesantren yang memang menjadi target perbaikan. Kalau memang ditemukan ada indikasi ketidaklayakan konstruksi, tentu itu kita segera benahi,” tegas Ketua Umum PKB itu.
“Langkah cepat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan keselamatan para santri dan seluruh elemen pesantren, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia,” demikian Cak Imin.
Pos terkait
