Buruh Kembali Demo DPR, Ini 3 Tuntutan yang Harus Dikabulkan

TODAYNEWS.ID – Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh di depan Gedung DPR Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan dalam aksi kali ini salahsatu yang menjadi tuntutan pihaknya adalah bagaimana DPR dan Pemerintah bisa menegakkan supremasi sipil.

“Kami para buruh Indonesia berharap agar pemerintahan bapak presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan supremasi masyarakat sipil dengan menjadikan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat keamanan dan ketertiban, dan tidak menggunakan TNI dalam melakukan pengamanan,” kata Said, pada Senin (22/9/2025).

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi II Minta Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Dievaluasi

7 Dhanis Iswara

Terlebih kata Said, untuk pengamanan di gedung DPR sebaiknya tak perlu menempatkan TNI, tetapi cukup pada aparat kepolisian.

“Supremasi sipil gedung DPR tidak perlu dijaga oleh TNI, gedung-gedung pemerintahan lainnya tidak perlu dijaga oleh TNI, cukup oleh kepolisian. Tapi kepolisian di sini adalah profesional dan mengedepankan persuasif negosiasi,” ucapnya.

Sedangkan tuntutan kedua dalam aksi ini kata Said, agar DPR dan pemerintah segera membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Deddy Sitorus Minta Digitalisasi Layanan Agraria Harus Efektif dan Aman bagi Pengguna

10 Dhanis Iswara

“Keputusan MK nomor 168 tahun 2024 memberi waktu 2 tahun. Nah, ini sudah 1 tahun dari tahun 2024 tapi belum ada pembahasan. Oeh karena itu kami mau minta waktu yang tersisa 1 tahun harus selesai RUU Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Selanjutnya, untuk tuntutan yang ketiga kata Said, pihaknya menuntut penghapusan outsourcing dan tolak upah murah (Hostum) sebagaiman yang telah dimenangkan gugatannya oleh gugatannya pihaknya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami meminta kenaikan upah minimum sebesar 8,5% sampai 10,5% dan tentunya kita berunding dengan hapus outsourcing, yaitu cabut PP Nomor 35 tahun 2021 yang sudah diputuskan oleh MK sesuai keputusan nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI AGN dan KSPI serta FPS,” pungkasnya.

Lebih lanjut, kata Said, apabila tuntutan tersebut tak segera diindahkan oleh DPR dan pemerintah, maka pihaknya siap mengerahkan massa yang lebih besar untuk mengepung DPR.

“Aksi ini adalah aksi lanjutan dari aksi sebelumnya dan akan terus diperbesar bila pemerintah tidak mengindahkan tuntutan dari pada aksi ini,” pungkasnya.

2 Total Count