Buat Kebijakan Razia Kendaraan Berplat Aceh, Nasir Djamil Minta Polisi Tangkap Bobby Nasution

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk mencabut kebijakannya yang memberlakukan praktik razia mobil berplat Aceh di wilayahnya.

“Cabut kebijakan itu segera. Sebab kebijakan itu adalah produk yang mengingkari keharmonisan antardaerah,” kata Nasir dikutip Selasa (30/9/2025).

Baca Juga

1 hari  lalu

Friendship Run Borobudur Maraton 2025 Pacu Ekonomi Daerah

6 Yunita

Menurutnya, kebijakan yang ditetapkan oleh menantu Presiden ke-7 RI itu sangat mengganggu prinsip keharmonisan antardaerah di Indonesia. Pasalnya surat tanda nomor kendaraan (STNK) merupakan produk nasional.

“Tanya sama Bobby, STNK bermotor itu produk nasional atau daerah? Tanyakan ke Bobby, apa dia masih mengakui bendera Merah Putih sebagai bendera Indonesia?” tegas Nasir.

Nasir pun mendesak kepolisian untuk segera bertindak terkait kebijakan Gubernur Sumut, apabila himbauan ini tak diindahkan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Sekda Jateng: Pemprov Akan Wujudkan Sekolah Berintegritas

9 Yunita

Ia menyelesaikan, bahwa STNK adalah produk nasional yang didelegasikan ke instansi berwenang di daerah. Karena itu, keberlakuannya meliputi seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

“Ini kebijakan kontra harmoni yang dilakukan oleh seorang yang punya posisi sebagai gubernur,” lanjutnya.

Komisi III DPR kata Nasir, meminta agar Bobby Nasution lebih dewasa dalam melihat realitas di lapangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dibiayai oleh APBN dan APBD yang bersumber dari uang rakyat, sehingga tidak boleh ada diskriminasi dalam penggunaan jalan.

“Ada uang rakyat di semua ruas jalan di Indonesia. Karena itu, Komisi III mendesak Kapolda Sumut dan jajarannya menindak tegas warga yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat,” ujar legislator Fraksi PKS itu.

“Gubernur itu harus melihat semua masalah secara jernih dan komprehensif, bukan parsial. Kalau ada yang salah dari pengangkutan itu maka ada pihak yang berwenang yang menindak, bukan menerbitkan kebijakan yang justru membenturkan warga antardaerah,” tambah Nasir.

Lebih lanjut, politikus asal Aceh ini menilai kebijakan razia plat Aceh yang dikeluarkan Bobby berpotensi memecah belah masyarakat. Karena itu, Komisi III DPR RI meminta polisi untuk menindak tegas, bahkan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

“Komisi III DPR RI minta polisi tangkap Bobby karena telah mengeluarkan kebijakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” tegas Nasir.

4 Total Count