BMKG Prediksi Bakal Terjadi Kemarau Panjang, DPR Minta Pemerintah Lakukan Langkah Antisipasi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hingga dampak kemarau mulai terasa menunggu di lapangan. Perencanaan mitigasi harus dilakukan sejak dini agar potensi risiko seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan sektor pertanian dapat diminimalkan.

Baca Juga

1 hari  lalu

BGN Siap Benahi Sistem Pelayanan MBG

51 Akbar Budi

“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menilai peringatan yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan sumber daya udara, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan kekeringan.

Lebih lanjut, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan dua langkah utama yang perlu dilakukan untuk menjaga debit udara di permukaan tanah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Panggil Sejumlah Tokoh Nasional ke Istana, Pengamat Nilai Prabowo Ingin Perkuat Konsolidasi Politik Domestik

50 Dhanis Iswara

Pertama, memperluas upaya reboisasi serta membangun waduk dan embung sebanyak mungkin untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke laut.

Kedua, memperbanyak pembangunan sumur resapan di berbagai wilayah, baik di kawasan perumahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan, sehingga air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi tanah cadangan.

“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan udara melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penyebaran informasi iklim kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat. Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal,” tambahnya.

Dengan langkah mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat, ia berharap potensi dampak kemarau sepanjang tahun ini dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki musim kemarau mulai April 2026. Musim kemarau diawali di Nusa Tenggara dan bertahap dialami di wilayah lain.

“Awal musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia, sebanyak 699,” kata Faisal alam konferensi pers di Kantor BMKG di Jakarta, Rabu (4/3) kemarin.

Berdasarkan data BMKG, awal kemarau di 325 ZOM (46,5%) diprediksi MAJU atau terjadi lebih cepat dari biasanya, SAMA 173 ZOM (24,7%), dan MUNDUR 72 ZOM (10,3%).

Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2026, yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia.

Sementara Wilayah lainnya akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).