Benahi Tata Kelola Beras Nasional!

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo menyoroti temuan Ombudsman soal potensi kerugian negara sebesar Rp3 triliun akibat tata kelola beras nasional yang buruk.

Pria yang karib disapa Edo itu menuturkan, temuan Ombudsman menjadi awal untuk memperbaiki tata kelola beras di Tanah Air.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pemesanan Tiket Kereta Nataru Mulai Dibuka Bertahap

11 Yunita

“Apa yang diungkapkan Ombudsman ini sangat penting sebagai peringatan bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola beras nasional,” ujar Edo dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

Edo mendukung pengawasan yang dilakukan Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya tata kelola beras.

Bahkan, kata Edo, ada sejumlah persoalan yang harus dibenahi yakni soal transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Gubernur Pramono Tutup POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI, Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah Event Nasional Lainnya

16 Azis Arriadh

Selain itu lemahnya pengawasan dan pengendalian distribusi, potensi penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi.

Akibatnya tata kelola beras nasional menjadi buruk dan tidak ada pengawasan yang ketat. Dampaknya, terdapat potensi kerugian yang negara sangat fantastis capai Rp3 triliun.

Edo mengatakan, masyarakat juga sangat dirugikan dengan buruknya tata kelola beras ini.

“Masyarakat yang paling dirugikan dengan tata kelola beras yang buruk,” kata dia.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Edo, pembenahan tata kelola pangan, khususnya beras harus menjadi prioritas.

Edo mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta menutup ruang penyimpangan dalam seluruh proses pengelolaan beras.

Edo juga mendukung Ombudsman RI untuk memastikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

“Ini langkah penting dalam memastikan keamanan pangan nasional sekaligus melindungi keuangan negara,” pungkas dia.