Banyak Kendaraan Bermotor Mogok Usai Gunakan Pertalite, DPR Minta Segera Lakukan Audit Distribusi BBM

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna, menyoroti banyaknya kasus “brebet” atau mogok yang dialami pengendara motor di berbagai daerah setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite, seperti yang terjadi di Jawa Timur.

Menurutnya, insiden tersebut menunjukkan kegagalan tata kelola dalam rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada masyarakat kecil sebagai pengguna utama Pertalite.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Gelar Bedah Buku “Pertarungan Kepentingan”, Komisioner Bawaslu Harap Menjadi Masukan dalam Pembahasan RUU Pemilu oleh DPR

368 Dhanis

Ateng menilai pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina harus bergerak cepat menelusuri penyebab sekaligus memastikan standar mutu BBM terjaga.

“Mutu Pertalite saat ini sedang dipertanyakan publik. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan soal hak rakyat atas BBM yang layak dan aman,” tegas Ateng pada Sabtu (1/11/2025).

Menurut Ateng, perlu adanya audit mutu secara menyeluruh terhadap distribusi Pertalite di Jawa Timur, termasuk pengambilan sampel acak dari SPBU, tangki penyimpanan, dan jalur suplai antara terminal hingga konsumen akhir.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Presiden Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Kapasitas Naik 62 Persen dan Lebih Ramah Disabilitas

441 Azis Arriadh

“Proses audit harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, dan perwakilan masyarakat agar hasilnya objektif dan transparan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah dan Pertamina perlu menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan, baik yang bersumber dari kelalaian operator, kebocoran sistem distribusi, maupun manipulasi mutu BBM.

Lebih lanjut, kata Ateng, perlu adanya penegakan sanksi yang jelas bagi pihak yang terbukti melakukan kecurangan, serta adanya mekanisme kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Politikus PKS ini, menilai langkah ini penting untuk dilakukan guna memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan Pertamina.

“Masalah ini tidak bisa ditutup dengan klarifikasi sepihak. Perlu transparansi, audit terbuka, dan reformasi pengawasan agar kasus seperti ini tidak berulang,” jelas Ateng.