Banggar DPR Respons Permintaan Maaf Menkeu Purbaya ke Kepala Daerah

TODAYNEWS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons permintaan maaf Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa ke pemerintah daerah (pemda) soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) pada APBN 2026.

Said menjelaskan, selama dirinya bertugas di Banggar DPR, tidak pernah ada satu daerah pun di Indonesia yang tidak menghabiskan anggaran.

Baca Juga

6 hari  lalu

KPP DEM Kembali Gelar Diskusi Bareng KPU-Bawaslu dan Kemkomdigi Bahas Digitalisasi Pemilu

8 Dhanis Iswara

“Kalau selama ini saya 13 tahun di badan anggaran. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Said berujar, jika ada anggaran daerah yang mengendap di perbankan, maka hal itu bagian dari proses dalam menjalankan program yang tengah berlangsung.

“Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank. Itu kan bagian dari proses, program-program yang masih yang sudah, sedang dan akan dijalankan,” ucapnya.

Baca Juga

21 jam  lalu

DPR Nilai Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di Parlemen Buka Ruang Lebih Luas

4 Dhanis Iswara

Sehingga, kata Said, tidam mungkin ada daerah yang tidak menghabiskan anggaran. “Pasti habis anggarannya, tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” tegasnya.

Apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran ini. Seluruh daerah mengalami pengurangan anggaran, sehingga tak mungkin bagi pemda untuk menyimpan anggarannya.

Untuk itu, politikus PDI Perjuangan ini  mempertanyakan nalar Menkeu Purbaya dalam melihat situasi hari ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya secara tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf kepada pemda setelah sempat terjadi ketegangan soal pemotongan TKD dalam APBN 2026.

Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan agar kebijakan penggunaan anggaran daerah dapat berjalan sinkron dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

“Terus abis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

“Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” tambah Purbaya.