Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Meredenominasi Rupiah

TODAYNEWS.ID – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam menjalankan rencana redenominasi rupiah.

Menurutnya untuk menjalankan redenominasi rupiah diperlukan prasyarat, yang di antaranya bagaimana pemerintah dapat memastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi, aspek sosial dan aspek politik hingga kesiapan teknis yang matang agar tidak memunculkan risiko inflasi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Gubernur Pramono Tutup POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI, Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah Event Nasional Lainnya

10 Azis Arriadh

“Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Said menilai, bahwa selama ini banyak yang keliru menganggap redenominasi hanya sekadar menghapus tiga nol di belakang nominal uang. Padahal, menurutnya dampak inflatoirnya akan sangat besar jika penerapan teknisnya tidak dilakukan secara cermat.

“Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sekedar menghilangkan tiga nol di belakang. Dampak inflatoirnya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap,” ujarnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Panen Raya Jagung Pulut, Gubernur Pramono Apresiasi Urban Farming di Jakarta Selatan

12 Azis Arriadh

Lebih lanjut, Said menjelaskan, bahwa redenominasi belum menjadi kebutuhan mendesak dalam waktu dekat.

Namun menurutnya, kebijakan tersebut mungkin diperlukan di masa mendatang untuk penyederhanaan sistem transaksi dan administrasi keuangan.

“Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali iya. Oleh karenanya kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah, setelah itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027,” pungkasnya.