Apresiasi 73 Wajib Pajak, Pramono: Pajak Daerah Jadi Penopang Layanan Publik Jakarta di Tengah Tantangan Fiskal

TODAYNEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya kepatuhan membayar pajak untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta. Dengan target penerimaan pajak daerah sebesar Rp49,89 triliun dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui layanan perpajakan yang lebih mudah dan transparan.

Penegasan tersebut disampaikan Pramono dalam acara Jakarta Contributors Award 2026 di Menara Kuningan Ballroom, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/10). Dalam kegiatan itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada 73 wajib pajak yang dinilai menunjukkan kepatuhan, kedisiplinan, dan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Dari total penerima penghargaan, sebanyak 50 merupakan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), 18 wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta lima kontributor Pajak Reklame.

Baca Juga

3 hari  lalu

Pelayanan SIM Keliling Jakarta, 13 Oktober 2026

19 Akbar Budi

Pramono mengatakan, optimalisasi penerimaan pajak daerah semakin dibutuhkan di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Jakarta. Meski perekonomian Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, pemerintah daerah harus menghadapi pengurangan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) hampir Rp15 triliun.

“Peran pajak daerah semakin penting karena Jakarta menghadapi tantangan fiskal. Ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Di saat yang sama, alokasi Dana Bagi Hasil berkurang hampir Rp15 triliun,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menjelaskan, penerimaan pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah. Kontribusi masyarakat dan dunia usaha melalui pembayaran pajak menjadi salah satu sumber pendanaan untuk memperluas akses terhadap layanan dasar sekaligus menangani berbagai persoalan perkotaan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dampak Ekonomi MotoGP Mandalika 2026 Diperkirakan Rp5 Triliun

142 Afrizal Ilmi

“Pajak yang dibayar warga dan dunia usaha dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik. Pemanfaatannya mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transportasi, perumahan, serta penanganan sampah, banjir, stunting, dan kemiskinan,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki kualitas pelayanan melalui penyederhanaan administrasi, penyajian informasi yang lebih jelas, serta percepatan penanganan pengaduan. Upaya tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan transparansi layanan.

Pramono berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi wajib pajak, tetapi juga mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan Jakarta.

“Penghargaan ini harus menjadi dorongan agar dunia usaha terus tumbuh sekaligus ikut membangun Jakarta. Harapannya, para penerima terus mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja, dan menginspirasi pelaku usaha lain untuk semakin patuh membayar pajak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, penerimaan pajak daerah menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan. Manfaatnya dapat dilihat dari berbagai program, mulai dari rehabilitasi gedung sekolah dan perbaikan taman hingga keberlanjutan bantuan pendidikan bagi masyarakat.

“Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, ada rehab sekolah, kemudian taman-taman juga diperbaiki, penerima KJP Plus, KJMU juga tetap kita berikan. Itu semuanya berasal dari pendapatan pajak,” ujar Lusiana.

Ia menambahkan, kemudahan pelayanan dan transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan wajib pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai pemanfaatan penerimaan daerah dan manfaatnya bagi pembangunan.

Lusiana berharap penyelenggaraan Jakarta Contributors Award 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan Jakarta.

“Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini dengan adanya acara ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk berkontribusi di dalam pembangunan DKI Jakarta,” pungkasnya.