Antisipasi Peniruan Desain dan Predatory Pricing, Pembahasan RUU Desain Industri Diperpanjang

TODAYNEWS.ID – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri menyepakati perpanjangan waktu pembahasan.

Langkah tersebut diambil karena materi yang dibahas dinilai kompleks dan menyangkut kepentingan berbagai sektor, mulai dari industri kreatif hingga pelaku UMKM.

Baca Juga

2 hari  lalu

DPR Sentil OJK Soal Maraknya Pinjol dan Investasi Ilegal

495 Akbar Budi

Wakil Ketua Pansus RUU Desain Industri, Lola Nelria Oktavia, mengatakan perpanjangan waktu bukan disebabkan pembahasan yang tidak berjalan.

Menurutnya, Pansus dan pemerintah justru tengah memasuki tahap penting, yakni pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Dari total 485 DIM, terdapat 323 DIM substansi, termasuk 239 DIM yang memerlukan perubahan, penambahan, pengurangan substansi maupun penjelasan. Artinya, masih banyak norma penting yang harus dibahas secara mendalam,” kata Lola mengutip, pada Minggu (4/10/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

Bawaslu Dorong Kampus Jadi Laboratorium Demokrasi Jelang Pemilu 2029

82 Dhanis

Politikus NasDem dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI itu mengatakan sejumlah persoalan mendasar masih menjadi pembahasan.

Di antaranya terkait judul RUU, pilihan sistem pencatatan atau pendaftaran desain, rumusan kebaruan desain, masa tenggang atau grace period, penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dalam penciptaan desain, hingga skema perlindungan bagi UMKM dan industri kecil menengah (IKM).

Lola menilai kualitas regulasi harus menjadi prioritas dibandingkan sekadar mengejar target waktu penyelesaian.

Ia mengingatkan UU Desain Industri yang berlaku saat ini telah berusia lebih dari 20 tahun. Sementara itu, perkembangan industri kreatif, perdagangan digital, dan teknologi, termasuk AI, telah mengalami perubahan yang pesat.

“Perpanjangan waktu ini diperlukan agar RUU yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab perkembangan industri saat ini dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha dan pencipta desain,” ujarnya.

Antisipasi Peniruan Desain

Lola juga menyoroti ancaman predatory pricing dan praktik peniruan desain yang berpotensi menekan industri dalam negeri.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat dari aspek perlindungan desain sekaligus perkembangan perdagangan digital.

Untuk persoalan peniruan desain, kata Lola, RUU akan diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap desain industri. Salah satu caranya dengan memperjelas ukuran kebaruan sehingga dapat ditentukan desain mana yang memenuhi syarat memperoleh perlindungan hukum.

“Ini penting karena salah satu isu krusial yang sedang dibahas adalah rumusan mengenai kebaruan, termasuk bagaimana menentukan apakah suatu desain memiliki kemiripan yang signifikan atau perbedaan yang signifikan,” katanya.

Dia mengatakan kemajuan perdagangan digital juga membuat peniruan desain dapat berlangsung lebih mudah dan cepat. Karena itu, sistem perlindungan desain dinilai harus mampu mengikuti perubahan pola perdagangan tersebut.

“Termasuk memastikan proses pencatatan atau pendaftaran serta layanan pendukungnya dapat berjalan efektif,” ujarnya.

Target Pembahasan

Lola mengatakan Pansus saat ini memusatkan pembahasan pada penyusunan sistem perlindungan desain yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pelaku usaha.

Untuk itu, Pansus meminta tambahan waktu pembahasan selama satu kali masa persidangan, yakni Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Dalam skema tersebut, pemerintah ditargetkan menyampaikan tanggapan terhadap DIM paling lambat 11 November 2026.

Selanjutnya, pembahasan DIM substansi di tingkat Panitia Kerja (Panja) dijadwalkan berlangsung pada 16-28 November 2026. Pembahasan akan memprioritaskan sejumlah isu, termasuk judul RUU dan sistem perlindungan desain.

“Targetnya bukan sekadar memperpanjang waktu tanpa kepastian. Pansus sudah memiliki tahapan kerja yang konkret,” kata Lola.

Untuk itu, Lola berharap seluruh tahapan tersebut dapat membawa RUU Desain Industri memasuki tahap pengambilan keputusan setelah seluruh substansi yang dinilai krusial selesai dibahas.