Anggaran MBG Tahun 2026 Belum Cair, Menko Zulhas Bakal Lakukan Pengecekan

TODAYNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) akan melakukan pengecekan penyebab dana Makan Bergizi Gratis (MBG) belum cair di awal tahun ini.

Hal itu disampaikan Zulhas saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Pelutan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Sabtu (10/1/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

PAD Kota Bandung 2025 Lampaui Rp3 Triliun, Pemkot Siap Jaga Tren Positif

8 Asep Awaludin

“Karena awal tahun, itu uangnya belum turun. Nanti habis ini saya coba akan cek ya, kenapa dananya belum turun. Apakah karena awal tahun karena sekolah baru masuk ya,” kata Zulhas.

Zulhas menyebut dana untuk MBG harus secepatnya tersalur ke SPPG. Tujuannya agar para siswa bisa secepatnya kembali menerima manfaat program tersebut.

“Anak-anak ini kasihan harus cepat-cepat dapat makan. Bukan (MBG) belum jalan, tapi dananya belum turun,” kata dia.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pariwisata Bandung Mulai Bangkit, Wali Kota Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Stabil di Atas 5 Persen

10 Asep Awaludin

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Jateng Selatan dan Sleman, Harsono Budi Waluyo, mengatakan, kendala terkait dana tersebut tak hanya dialami oleh SPPG yang baru, namun juga yang sudah beroperasi sebelumnya.

“Memang masih ada SPPG yang terkendala dana. Nah bagi yang masih terkendala memang dimungkinkan untuk ditalangi dulu sementara. Yang sudah jalan pun ada yang terkendala tidak hanya yang baru akan beroperasi,” sebutnya.

Di sisi lain, pemerintah justru akan memperluas penerima manfaat MBG termasuk pendidik hingga anak jalanan. Para anak jalanan ini nantinya akan ditempatkan di titik tertentu saat pembagian MBG dan menjadi tanggung jawab Kepala SPPG di masing-masing wilayah.

“Perpres 115 ini diatur perluasan penerima manfaat, yang awalnya dari peserta didik, P3, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Di perpres terbaru ini ada pendidik, tenaga kependidikan non guru tapi ada di sekolah. Kemudian termasuk seluruh anak yang di usia sekolah tapi tidak bersekolah, ini masih akan dicarikan nomenklaturnya, karena kalau kita menyebutkan anak jalanan masih kurang pas,” kata dia.