Ancaman PHK Melanda Sektor Manufaktur, DPR Minta Pemerintah Jangan Pasif

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mendesak pemerintah segera menggenjot sektor industri manufaktur guna meredam risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diprediksi meluas pada 2026.

Kaisar menegaskan pemerintah tidak boleh pasif di tengah tekanan ekonomi global yang terus menggerus sektor padat karya.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pengamat Nilai Pelantikan Menteri di DEN Hanya Simbolik

83 Afrizal Ilmi

“Di awal tahun ini kami meminta pemerintah bertindak cepat menguatkan industri manufaktur. Jika dibiarkan, risiko PHK akan semakin meluas dan berdampak serius terhadap stabilitas sosial serta ekonomi nasional,” ujar Kaisar di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sebagai informasi, berdasarkan data satudata.kemnaker.go.id, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 88.519 tenaga kerja mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sehingga sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK dengan kontribusi sekitar 35 persen dari total kasus tersebut.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pompa Bertekanan Tinggi Jadi Andalan Diskarmatan Kota Bandung Cari Korban Longsor Cisarua

98 Asep Awaludin

“Ini alarm keras bagi pemerintah. Tanpa industri manufaktur yang kuat, bonus demografi kita justru bisa berubah menjadi beban. Negara harus hadir melalui insentif, kemudahan perizinan, dan perlindungan industri dalam negeri,” tegas legislator PKB tersebut.

Lebih lanjut, menurut Kaisar, industri manufaktur adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam skala besar dan memperbaiki kinerja ekspor.

Karena itu, tanpa intervensi negara, ia khawatir Indonesia akan semakin terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Untuk itu, Kaisar menekankan pentingnya ketersediaan energi yang terjangkau bagi industri agar memiliki daya saing global.

“Sektor manufaktur tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi perlambatan permintaan dunia,” pungkas Kaisar

“Kehadiran negara sangat dibutuhkan agar sektor ini tetap tumbuh dan berdaya saing. Penguatan manufaktur harus menjadi agenda prioritas nasional untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga dan angka pengangguran dapat ditekan secara nyata,” demikian Kaisar.