Alasan DPR Belum Unggah Naskah Final UU TNI Usai Disahkan 

TODAYNEWS.id – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin buka suara soal naskah final Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang belum tersedia di unggah di situs resmi DPR RI.

Dalam keteranganya, Hasanuddin menyebut alasan belum diunggah naskah tersebut lantaran belum diteken Presiden.

Baca Juga

3 bulan  lalu

DPR Klaim RUU TNI Fokus soal Batas Pensiun dan Tugas di Luar Perang

130 Gibran Negus

Hasanuddin mengungkapkan, pihaknya baru akan mengunggah naskah itu setelah diteken oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI).

“Ketika diundangkan disosialisasikan nah baru DPR mengunggah ya diunggah itu, mengunggah ya itu biasanya,” kata Hasanuddin, dikutip pada Selasa (25/3/2025).

Hasanuddin mengaku bahwa DPR belum bisa menggunggah naskah final Undang-Undang sebelum resmi diundangkan pemerintah.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Kendaraan Bermasalah Saat Mudik? Mampir ke Bengkel dan Posko Siaga Toyota

103 Akbar Budi

Hasanuddin menambahkan bahwa sesuai peraturan, DPR juga masih menunggu sikap pemerintah untuk mengunggah naskah final sebuah produk Undang-Undang yang telah diresmikan.

“Tidak boleh ada yang diunggah sebelum resmi diundangkan, kan itu pengumuman resmi dari pemerintah bukan dari DPR, itu ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, hingga hampir satu pekan ini, naskah final mengenai Undang-Undang TNI yang telah resmi disahkan itu nampak belum tersedia di situs resmi DPR RI.

Sebagai informasi, redaksi Todaynews.id telah mencoba melakukan penelusuran langsung ke laman situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum dan Dumas Sekjen DPR RI.

Adapun dalam situs resmi DPR RI itu belum menampilkan UU TNI yang telah disahkan. Bahkan saat menelusuri laman situs JDIH DPR itu tim mengalami kesulitan untuk mengakses soal kolom dokumen hukum.

Setelah beberapa kali dilakukan percobaan akhirnya kolom pilihan dokumen itu dapat diakses oleh tim redaksi. Namun kolom dokumen hukum di situs JDIH Sekjen DPR itu hingga saat ini baru tercantum peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN dan belum nampak naskah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2025 tentang TNI. (GIB)

67 Total Count