Ahok Diperiksa Kejagung sebagai Saksi Korupsi Pertamina, Bawa Bukti Rapat
Caption: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat tiba di Kejagung, Kamis (13/3/2025). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV) TODAYNEWS.ID – Eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina pada periode 2018-2023.
Ahok tiba di Kejagung pada Kamis (13/3/2025) sekitar pukul 08.40 WIB. Mengenakan batik coklat, ia datang bersama timnya untuk memberikan keterangan.
Dalam keterangannya, Ahok mengaku senang bisa membantu penyidikan kasus ini. Ia menegaskan kesiapannya untuk mengungkap fakta yang diketahuinya selama menjabat sebagai Komisaris Utama.
“Sebetulnya secara struktur Subholding, tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan,” ujarnya di lokasi pemeriksaan.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Ahok juga memastikan telah membawa dokumen penting terkait kasus ini. Dokumen tersebut berisi catatan dari berbagai rapat yang pernah digelar selama masa jabatannya.
“Kalau yang saya tahu akan saya sampaikan. Data yang kami bawa itu adalah data rapat. Kalau diminta akan kita kasih,” tambahnya.
Sembilan Tersangka Telah Ditetapkan
Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini. Dari sembilan tersangka, enam merupakan pegawai Pertamina dan tiga lainnya berasal dari pihak swasta.
Salah satu tersangka utama adalah Riva Siahaan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Para tersangka diduga melakukan praktik korupsi dalam impor dan pengolahan minyak mentah.
Kejagung mengungkapkan bahwa kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kerugian terbesar berasal dari pemberian kompensasi dan subsidi BBM pada 2023.
Kerugian lain berasal dari ekspor dan impor minyak mentah yang dilakukan di luar prosedur. Penggunaan broker dalam transaksi tersebut turut memperparah kerugian negara.
Para tersangka disebut bersekongkol untuk mengimpor minyak secara tidak sesuai aturan. Akibatnya, harga BBM naik dan pemerintah harus memberikan subsidi lebih besar.
Subsidi tambahan yang bersumber dari APBN ini membebani keuangan negara. Kejagung menegaskan bahwa kasus ini akan terus diusut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.
Pos terkait
