Laporan: Afrizal Ilmi
Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Kuntadi.(dok Antara) TODAYNEWS.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menuntut hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.
Opsi tuntutan maksimal tersebut tengah dikaji oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan akan ditempuh melalui persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, pertimbangan untuk mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid sedang dibahas secara serius oleh tim JPU.
Menurutnya, besarnya dampak perkara terhadap keuangan negara menjadi salah satu pertimbangan dalam mengkaji tuntutan tersebut.
Kuntadi menyebut skandal korupsi tata kelola bahan bakar minyak (BBM) itu mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
“Sesuai arahan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, pertimbangan tuntutan berat ini bukan tanpa alasan yang kuat. Skandal korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang fantastis, menembus angka ratusan triliun rupiah,” ujar Kuntadi, Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, besarnya kerugian negara menjadi salah satu alasan tim JPU mempertimbangkan hukuman maksimal terhadap pengusaha minyak tersebut.
“Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun,” lanjutnya.
Selain persoalan kerugian negara, Kejagung menilai perkara tersebut melibatkan jaringan mafia yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar. Kondisi itu membuat proses pengungkapan kasus membutuhkan penanganan serius.
Kuntadi menjelaskan, dugaan praktik korupsi tersebut telah berlangsung dalam waktu lama. Jaringan yang terlibat juga dinilai cukup besar sehingga penanganannya perlu dilakukan hingga ke akar permasalahan.
“Kejadiannya sudah berjalan begitu lama dan melibatkan jaringan yang begitu besar dan kuat. Terlebih lagi, yang dikorupsi adalah sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu BBM,” jelasnya.
Kejagung menilai sektor BBM memiliki kepentingan luas bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan energi. Karena itu, dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina menjadi perkara yang mendapat perhatian serius.
Rencana menuntut hukuman mati terhadap Riza Chalid tersebut masih dalam tahap kajian tim JPU. Kejagung belum menyampaikan keputusan final mengenai tuntutan yang akan diajukan dalam persidangan.
Sementara itu, proses hukum terhadap Riza Chalid direncanakan berlangsung melalui mekanisme in absentia, yakni persidangan yang digelar tanpa kehadiran terdakwa.
Editor: Azis Arriadh