Laporan: Dhanis
Pengamat Politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago. Foto: Dok. Pribadi TODAYNEWS.ID – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di luar kabinet dinilai memiliki dimensi politik yang menarik menjelang Pemilu 2029.
Jokowi sebelumnya menyebut pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan di kabinet. Menurut dia, berada di luar kabinet justru dapat membuat PSI bergerak lebih leluasa dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai pernyataan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memberikan legitimasi politik terhadap posisi PSI yang kini tidak memiliki kader di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya,” kata Arifki, Jumat (20/11/2026).
“Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai,” tambah Arifki.
Menurut Arifki, pernyataan Jokowi juga menarik karena disampaikan bersamaan dengan fokus PSI untuk memperbaiki dan memperkuat struktur organisasi partai sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Ia menilai, kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi PSI untuk membangun kemandirian politik sekaligus memperjelas identitas partai di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan.
Terlebih, ruang representasi politik yang selama ini dikaitkan dengan PSI di kabinet mengalami perubahan setelah tiga kader partai tersebut, yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, mundur dari PSI.
Perubahan itu juga terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Arifki mengatakan, situasi tersebut perlu dibaca dalam konteks hubungan politik antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo.
“Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka,” katanya.
Meski demikian, Arifki menilai dinamika tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan politik untuk menjauhkan Jokowi atau PSI dari pemerintahan.
Menurut dia, perubahan posisi PSI justru dapat menjadi bagian dari proses penataan strategi politik menjelang kontestasi elektoral berikutnya.
“Pada akhirnya, yang menarik bukan hanya apakah PSI masih berada di dalam koalisi, tetapi bagaimana posisi dan ruang pengaruh politik masing-masing aktor akan terbentuk ke depan,” pungkasnya.
Editor: Azis Arriadh