x

PKB Tegaskan Komitmen Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan dalam Pencalonan Legislatif

Laporan: Dhanis

waktu baca 3 menit
Jumat, 20 Nov 2026 17:00 3

TODAYNEWS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mengatakan putusan tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat peran perempuan dalam politik.

Menurutnya, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada persyaratan administratif pencalonan.

“PKB berkomitmen mematuhi sepenuhnya putusan MK. Keterwakilan perempuan tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kuota, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi perempuan untuk terpilih dan menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan,” kata Zainul pada Jumat (20/11/2026)

Dia menjelaskan, putusan MK tersebut mengharuskan setiap partai politik menyertakan sedikitnya 30 persen perempuan dalam daftar bakal calon legislatif di masing-masing dapil.

Konsekuensinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menggugurkan daftar bakal calon dari partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada dapil terkait.

Zainul juga menyoroti aspirasi sejumlah organisasi perempuan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Komisi II DPR RI, Selasa (17/11/2026) lalu.

Organisasi yang menyampaikan pandangan antara lain Koalisi Perempuan Indonesia, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Kalyanamitra, dan Maju Perempuan Indonesia.

Menurut Zainul, masukan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sebab, penguatan keterwakilan perempuan harus diikuti dengan aturan yang tegas, termasuk kewajiban dan sanksi bagi partai politik.

Selain persoalan kuota, dia menilai perlindungan terhadap perempuan dalam aktivitas politik juga perlu mendapat perhatian.

Bentuk perlindungan itu kata Zainul, mencakup pencegahan kekerasan berbasis gender, intimidasi, pelecehan, hingga penyebaran data pribadi atau doxing.

Lebih lanjut, Zainul mengatakan, PKB memiliki pengalaman dalam mendorong keterlibatan perempuan di lembaga legislatif.

Pada Pemilu 2024, PKB berhasil memperoleh 68 kursi DPR RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 kursi ditempati anggota legislatif perempuan.

Meski demikian, dia menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan menjelang Pemilu 2029.

Menurut Zainul, keberhasilan mendorong keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah calon maupun anggota legislatif yang terpilih. Perempuan juga perlu memperoleh kesempatan untuk menempati posisi strategis dalam struktur partai dan lembaga parlemen.

“Ke depan, komitmen PKB bukan hanya memenuhi kuota 30 persen dalam daftar calon legislatif, tetapi juga memastikan kader perempuan mendapatkan nomor urut yang kompetitif, dukungan politik yang adil, penguatan kapasitas, serta perlindungan dari kekerasan politik,” jelasnya.

Untuk itu, Zainul berharap pembahasan revisi UU Pemilu dapat menghasilkan regulasi yang memperkuat kesetaraan politik dan membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi angka dalam daftar pencalonan, tetapi juga tercermin dalam kepemimpinan dan perumusan kebijakan publik.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA