Laporan: Dhanis
Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri. Foto: Dok. PKB TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperketat pengawasan ruang digital guna menekan maraknya penipuan keuangan.
Desakan itu disampaikan Iman menyusul tingginya laporan kasus penipuan digital di Jawa Timur yang menempati posisi ketiga terbanyak secara nasional.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran mengungkapkan, terdapat 99.347 laporan penipuan keuangan digital yang berasal dari Jawa Timur selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut berada di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Data Indonesia Anti-Scam Center mencatat laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Modus yang banyak digunakan pelaku antara lain penipuan belanja online, panggilan palsu dengan mengatasnamakan pihak lain, hingga investasi bodong.
Sebab itu, Iman mengatakan, tingginya angka laporan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, posisi Jawa Timur di urutan ketiga bukan sekadar persoalan peringkat, melainkan menunjukkan besarnya ancaman penipuan digital terhadap masyarakat.
“Peringkat ketiga ini bukan soal gengsi antarprovinsi. Di belakang setiap satu laporan ada satu keluarga yang kehilangan uang,” kata Iman, Senin (16/11/2026).
Dia menilai Komdigi perlu memperkuat langkah pencegahan agar masyarakat tidak terus menjadi sasaran pelaku kejahatan digital. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penindakan terhadap nomor telepon dan akun yang digunakan untuk penipuan, serta memperkuat kerja sama dengan platform digital.
Selain itu, Iman mendorong adanya sistem verifikasi identitas yang lebih ketat agar pelaku tidak mudah membuat akun baru setelah akun sebelumnya diblokir.
“Penanganan setelah uang hilang selalu lebih mahal daripada pencegahan sebelum uang dipindahkan. Selama membuat akun penipu menyerupai hari ini, pemblokiran akan selalu kalah cepat,” ujarnya.
Politikus tersebut juga meminta Komdigi menggencarkan edukasi mengenai kanal pengaduan resmi dan langkah cepat yang harus dilakukan masyarakat ketika menjadi korban penipuan.
Menurutnya, keberhasilan literasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memahami cara melindungi diri dan mengetahui tempat melapor ketika mengalami penipuan.
“Dalam penipuan berani, satu jam pertama yang menentukan. Banyak warga kehilangan uangnya hanya karena tidak tahu harus melapor ke mana,” tutur Iman.
Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa data OJK tersebut merupakan jumlah laporan, bukan angka pasti korban penipuan. Karena itu, daerah dengan laporan lebih sedikit belum tentu memiliki tingkat keamanan digital yang lebih baik.
Iman menduga tingginya laporan di kota-kota besar juga berkaitan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kanal pengaduan resmi.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menambahkan, persoalan perlindungan masyarakat dari kejahatan digital turut menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber.
Adapun saat ini, pembahasan RUU tersebut tengah berjalan di Komisi I DPR RI melalui panitia kerja (panja). Iman berharap regulasi tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan ekosistem digital nasional.
Editor: Azis Arriadh